berantas86news | CIAWI BOGOR – Harapan warga Telukpinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, untuk terbebas dari langganan banjir tampaknya belum sepenuhnya terwujud. Proyek pemasangan box culvert yang dibiayai dari pajak rakyat justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bogor menggelontorkan dana sebesar Rp771 juta untuk meningkatkan sistem drainase di Jalan Veteran II melalui proyek pemasangan box culvert yang dikerjakan oleh CV Maksum Family. Namun, pengerjaan proyek tersebut mengalami keterlambatan dari jadwal yang dijanjikan.
Menurut informasi yang beredar, proses pembongkaran jalan seharusnya rampung dalam waktu dua hari. Namun hingga Selasa (11/11/2025), pekerjaan pembongkaran sudah berjalan empat hari dan belum juga selesai.
“Pemasangan box culvert akan dilakukan setelah pembongkaran jalan. Dalam surat yang beredar di masyarakat, pekerjaan itu direncanakan dua hari, tapi hingga Selasa sudah empat hari belum juga tuntas. Pihak pelaksana tidak menunaikan janjinya,” ujar Edi Djuanda, tokoh masyarakat setempat yang akrab disapa Pavin, Selasa (11/11).
Penutupan total Jalan Veteran II akibat proyek tersebut berdampak besar terhadap aktivitas warga. Jalan ini merupakan jalur alternatif vital yang kerap digunakan warga dari berbagai arah.
“Aktivitas masyarakat jadi sangat terganggu. Jalan ini penting karena menghubungkan banyak wilayah dan dilalui kendaraan dari berbagai arah,” kata Pavin.
Sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Telukpinang, Pavin mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat. Dampak ekonomi paling terasa dialami para pengemudi ojek pangkalan yang kehilangan banyak penumpang.
“Dampak ekonomi masyarakat bawah jelas terasa. Pengemudi ojek pangkalan di dua ujung jalan mengeluh karena penumpang menurun drastis,” terangnya.
Keluhan serupa juga datang dari pelaku usaha dan pekerja di sekitar lokasi proyek. Penutupan jalan membuat akses menuju tempat kerja dan usaha menjadi terhambat.
“Kami dari manajemen Warkop Pila Kuda juga merasakan dampaknya. Kami minta pihak pelaksana menunjukkan profesionalismenya, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar salah satu pengusaha setempat.
Pavin menambahkan, pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menunjuk kontraktor di masa mendatang agar proyek yang dibiayai dari uang rakyat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Proyek yang bersumber dari pajak rakyat adalah proyek untuk rakyat. Jangan sampai rakyat justru dirugikan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Hendy, selaku pelaksana lapangan dari CV Maksum Family, belum memberikan keterangan resmi kepada wartawan terkait keterlambatan proyek tersebut.
Kisah ini menjadi pengingat bahwa niat baik pemerintah dalam menangani persoalan banjir harus diimbangi dengan pelaksanaan proyek yang profesional, tepat waktu, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (mang uka)
