berantas86news | Jakarta, 12 Mei 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menerima audiensi Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI) di Ruang Rapat Gatot Kaca, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsda TNI Eko Dono Indarto, guna membahas kondisi, tantangan, serta penguatan tata kelola Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di Indonesia.
Dalam audiensi tersebut, ASKALSI menegaskan bahwa SKKL merupakan tulang punggung konektivitas digital nasional yang memiliki peran vital dalam menghubungkan komunikasi domestik antarpulau maupun jalur konektivitas internasional. Infrastruktur kabel laut dinilai menjadi fondasi utama berbagai layanan strategis, mulai dari internet masyarakat, pemerintahan digital, pendidikan, kesehatan, perbankan, perdagangan elektronik, pusat data, industri digital, hingga sektor pertahanan dan keamanan nasional.
Saat ini, jaringan SKKL domestik di Indonesia tercatat memiliki panjang sekitar 55.475 kilometer yang terdiri atas 125 sistem kabel laut dan dibangun serta dioperasikan oleh 13 anggota ASKALSI. Keberadaan infrastruktur tersebut dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas layanan digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Dalam pertemuan itu, ASKALSI juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SKKL. Beberapa di antaranya meliputi proses perizinan yang dinilai masih panjang, perlunya sinkronisasi tata ruang antara pemerintah pusat dan daerah, perlindungan koridor kabel laut, keterbatasan kapal khusus serta sumber daya manusia teknis, hingga potensi dampak pembangunan infrastruktur berskala besar seperti proyek Giant Sea Wall terhadap titik pendaratan kabel laut (landing point) di wilayah Jakarta.
Selain itu, ASKALSI turut menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan di kawasan Tanjung Pakis, Karawang, yang selama ini menjadi salah satu koridor strategis kabel laut dengan nilai investasi eksisting yang sangat besar.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa SKKL tidak dapat dipandang semata sebagai infrastruktur teknis industri telekomunikasi, melainkan sebagai infrastruktur strategis nasional yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, keamanan negara, dan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia.
“Kabel laut adalah urat nadi konektivitas digital Indonesia. Ketika kabel laut terganggu, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh operator, tetapi juga oleh masyarakat, layanan publik, dunia usaha, perbankan, pusat data, hingga sektor pertahanan dan keamanan. Karena itu, tata kelola, perlindungan, dan koordinasi lintas sektor terkait SKKL harus diperkuat secara bersama,” ujar Marsda TNI Eko Dono Indarto.
Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, Kemenko Polkam akan memfasilitasi pertemuan teknis lintas kementerian dan lembaga bersama para pemangku kepentingan terkait. Pertemuan itu akan difokuskan untuk memperdalam pembahasan mengenai perizinan, tata ruang, landing point, protection zone, relokasi kabel, hingga pengamanan SKKL nasional.
Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemetaan persoalan yang lebih konkret sekaligus mendorong lahirnya solusi yang terintegrasi dan terkoordinasi antarinstansi.
Kemenko Polkam menilai penguatan tata kelola SKKL menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan konektivitas digital nasional, memperkuat daya saing ekonomi digital Indonesia di tingkat global, serta memastikan layanan digital bagi masyarakat tetap berjalan andal, aman, dan berkelanjutan di tengah pesatnya transformasi digital nasional. ***
