berantas86news | Dunia tengah menyaksikan babak baru dalam pergeseran kekuatan global. Setelah selama puluhan tahun tatanan ekonomi dunia didominasi oleh Amerika Serikat dan mata uang dolarnya, kini kelompok BRICS—yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan—mengambil langkah besar dengan memperkenalkan mata uang bersama (BRICS Pay) dan memperluas pengaruh ke negara-negara berkembang. Indonesia, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, berada dalam posisi strategis di tengah perubahan geopolitik yang signifikan ini.
Langkah paling berani BRICS tahun ini adalah mempercepat agenda de-dolarisasi, yaitu mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi internasional. Hal ini menjadi respons terhadap dominasi sistem keuangan global oleh Amerika Serikat, termasuk penggunaan dolar sebagai instrumen politik dan sanksi ekonomi.
Dalam KTT BRICS 2025 di Kazan, Rusia, diperkenalkan sistem pembayaran lintas negara berbasis blockchain dengan mata uang digital BRICS. Inovasi ini tidak hanya menantang sistem keuangan global yang ada, tetapi juga memberi ruang baru bagi negara-negara berkembang untuk bermitra secara lebih setara.
Akendra menerangkan, langkah de-dolarisasi BRICS bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan bagian dari strategi geopolitik global yang menuntut perhatian serius dari Indonesia. “Kita tidak bisa melihat ini sebagai peristiwa biasa. Ada pergeseran arsitektur kekuasaan global yang sedang terjadi. Indonesia harus mempersiapkan posisi strategis, baik dari sisi diplomasi maupun kesiapan ekonomi digital,” ujar Akendra
Indonesia memang belum resmi menjadi anggota BRICS, namun digadang-gadang sebagai kandidat kuat dalam perluasan keanggotaan BRICS+. Pemerintah pun telah menunjukkan minat untuk mempererat hubungan dengan negara-negara BRICS melalui berbagai forum bilateral dan regional.
Akendra menjelaskan, keterlibatan Indonesia dalam dinamika BRICS harus dilihat sebagai peluang besar, tetapi juga menuntut kehati-hatian. “Ada ruang untuk memperluas pasar ekspor, memperkuat kerja sama energi dan infrastruktur, serta memanfaatkan alternatif pembiayaan di luar sistem Bretton Woods. Tapi kita juga harus waspada terhadap implikasi politik dan risiko ketergantungan baru,” tambahnya.
Secara ekonomi, negara-negara BRICS kini menyumbang lebih dari 31% PDB global (IMF, 2024), sementara G7 berada di angka 29%. Dengan populasi lebih dari 3,2 miliar, BRICS menjadi kekuatan ekonomi yang menawarkan peluang besar bagi produk dan jasa Indonesia, khususnya di sektor pertanian, energi, dan manufaktur.
Namun demikian, tantangan teknologi dan infrastruktur keuangan menjadi perhatian utama. Untuk bisa terhubung dengan sistem pembayaran BRICS, Indonesia harus memperkuat sistem digital nasional, menyiapkan regulasi mata uang digital, dan memastikan stabilitas nilai tukar domestik.
Perubahan geopolitik ini menuntut respons cepat dari negara berkembang. Dunia kini terbelah dalam dua arus besar: blok Barat yang mempertahankan status quo, dan blok BRICS yang menawarkan tatanan multipolar baru.
Akendra menerangkan, Indonesia sebaiknya tidak memilih untuk memihak sepenuhnya, tetapi memosisikan diri sebagai “jembatan” antara kekuatan-kekuatan dunia.
“Indonesia bisa mengambil peran sebagai penyeimbang. Kita punya kekuatan demografi, posisi geografis strategis, dan kepemimpinan regional. Ini saatnya kita merumuskan kebijakan luar negeri ekonomi yang berani dan visioner,” jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers semester I 2025 menyebut bahwa diversifikasi mitra dagang menjadi prioritas pemerintah. Hal ini juga diperkuat dengan langkah Bank Indonesia yang mulai menjajaki kerja sama sistem pembayaran dengan negara-negara nondolar, termasuk BRICS dan ASEAN+.
Dengan segala dinamika tersebut, para pengamat mendorong pemerintah untuk merancang grand strategy luar negeri ekonomi yang mampu mengantisipasi perubahan besar ini. Strategi tersebut mencakup diplomasi ekonomi aktif, penguatan kerja sama selatan-selatan, dan reformasi sistem perdagangan internasional yang lebih inklusif.
Akendra menjelaskan, Indonesia harus memanfaatkan momentum geopolitik ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk kemandirian ekonomi.
“Kita harus belajar dari krisis global, dari dominasi dolar, dari ketergantungan ekspor. Saatnya membangun perekonomian yang lebih berdaulat—bukan menutup diri, tapi membuka diri dengan syarat kedaulatan dan keadilan,” pungkasnya.
Dengan potensi yang dimiliki dan ketepatan membaca arah angin global, Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi yang tidak hanya tangguh di dalam negeri, tetapi juga disegani di panggung internasional. (mang uka)
