berantas86news | Ambon – Laut tidak hanya menjadi sumber daya alam, tetapi juga simbol kedaulatan, keselamatan, keamanan, penegakan hukum, hingga masa depan bangsa. Di Ambon, perbincangan tentang laut kini memasuki babak baru dengan peran strategis yang semakin menonjol.
Melalui Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang digelar di Hotel Swiss-Bel, para pemangku kepentingan menyepakati arah besar: menjadikan Maluku sebagai model utama penguatan keamanan maritim Indonesia.
Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Parwito, dan dihadiri perwakilan pemerintah pusat, daerah, akademisi, aparat keamanan maritim, hingga organisasi nonpemerintah. Meski datang dengan perspektif berbeda, seluruh peserta menyatukan komitmen: mengamankan laut Indonesia, khususnya kawasan timur, dengan cara modern, inklusif, dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Maluku melalui Bappeda menegaskan kembali pandangan masyarakat bahwa laut adalah nadi pembangunan daerah. Potensi perikanan, pariwisata bahari, hingga proyek strategis nasional seperti Blok Masela dan Maluku Integrated Port diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi jika dikelola secara adil.
Dukungan akademis disampaikan Universitas Pattimura yang menekankan pentingnya riset multidisiplin dan penerapan konsep blue economy sebagai dasar kebijakan pembangunan.
Dari sisi aparat, Zona Bakamla Timur memaparkan rencana pembangunan Regional Command Center Ambon, fasilitas modern dengan radar, satelit, hingga kecerdasan buatan untuk memperkuat patroli dan pemantauan laut. Sementara itu, BMKG Ambon memastikan dukungan keselamatan navigasi lewat informasi cuaca maritim yang akurat, dan Ditjen PSDKP KKP menegaskan komitmen penegakan hukum dengan laporan ratusan kapal ilegal yang berhasil ditindak.
Diskusi juga menyoroti tantangan strategis, mulai dari kerentanan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) sebagai infrastruktur vital nasional hingga maraknya praktik illegal fishing dan transshipment lintas negara yang merugikan negara miliaran rupiah setiap tahun.
Menanggapi hal tersebut, rapat menyepakati tiga langkah konkret:
1. Reformulasi kebijakan penangkapan ikan terukur agar lebih berpihak pada nelayan lokal.
2. Penguatan operasi terpadu lintas instansi untuk meningkatkan efektivitas patroli laut.
3. Percepatan investasi teknologi pengawasan modern, termasuk radar jarak jauh, satelit, dan sistem analitik berbasis kecerdasan buatan.
Brigjen TNI Parwito menegaskan komitmen pemerintah memperkuat Indeks Keamanan Laut Nasional.
“Dengan adanya penguatan kapasitas patroli, pemantauan, serta penegakan hukum di laut, kami optimistis IKLN dapat terus meningkat. Hal ini penting bukan hanya untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga memastikan laut Indonesia tetap aman, produktif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Sebagai bagian dari agenda, delegasi Kemenko Polkam melakukan kunjungan kerja ke Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon dan Zona Bakamla Timur. Di Kodaeral IX Ambon, dibahas peningkatan status dari Lantamal IX menjadi Kodaeral. Langkah ini dinilai strategis untuk menghadapi tantangan maritim seperti illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, hingga kejahatan lintas negara.
Sementara itu, di Zona Bakamla Timur, fokus diarahkan pada pembangunan command center sebagai pusat kendali operasional maritim. Fasilitas ini diharapkan meningkatkan efektivitas patroli, pemantauan sensor maritim, penegakan hukum, hingga penanganan darurat seperti kecelakaan kapal dan pencemaran lingkungan.
Kemenko Polkam menegaskan akan terus memfasilitasi koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan keamanan maritim terintegrasi, sejalan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ambon, yang sejak masa lampau dikenal sebagai pintu gerbang perdagangan rempah, kini kembali dipanggil untuk memainkan peran strategis: menjadi garda depan keamanan laut timur sekaligus wajah masa depan maritim Indonesia. (kdm)
