berantas86news | Puncak Bogor, 24/12/2025 – Pagi belum sepenuhnya hangat ketika deretan warga mulai memadati kawasan Ciawi hingga Gadog. Tidak seperti hari biasa, tak terdengar suara mesin angkot yang lalu-lalang. Yang tampak justru para pekerja, pedagang kecil, dan ibu rumah tangga berjalan kaki berkelompok, sebagian menggendong barang, sebagian lain menuntun anak mereka. Peliburan operasional angkutan kota di jalur Puncak kembali menyisakan cerita lama: rakyat kecil harus menanggung beban kebijakan.
Kebijakan penghentian sementara operasional angkot yang diberlakukan untuk pengaturan lalu lintas dan keselamatan di kawasan wisata Puncak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Muhsin, S.IP., menyuarakan keresahan yang dirasakan langsung oleh warga yang menggantungkan hidup pada angkutan umum.
“Angkot bukan sekadar kendaraan, tapi urat nadi kehidupan masyarakat kecil. Ketika angkot diliburkan, yang pertama terdampak adalah para pekerja harian dan pedagang kecil yang tidak memiliki alternatif transportasi,” ujar Muhsin.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan kali pertama diterapkan. Pada momentum libur besar sebelumnya, situasi serupa pernah terjadi. Penumpukan warga di Ciawi hingga Gadog tidak terelakkan, bahkan banyak yang terpaksa berjalan kaki sejauh beberapa kilometer demi mencapai tempat kerja atau pasar. Kondisi itu, kata Muhsin, seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah.
Di tengah polemik tersebut, AMBS mencatat bahwa persoalan kemacetan di jalur Puncak tidak bisa dilihat secara sempit. Muhsin menilai, akar masalah justru terletak pada lemahnya pengawasan lalu lintas di titik-titik rawan macet dan kurang optimalnya peran petugas di persimpangan strategis seperti Simpang Gadog, Pasir Muncang, hingga kawasan sekitar Alam Sunda. Aktivitas usaha di bahu jalan yang kian menjamur juga disebut turut memperparah kepadatan arus kendaraan setiap hari.
“Seharusnya yang dilakukan adalah kajian dan evaluasi menyeluruh, bukan kebijakan instan dengan menghentikan angkot. Ini bukan solusi jangka panjang,” tegasnya.
Lebih jauh, Muhsin mengungkapkan bahwa saat kebijakan serupa diberlakukan pada masa Lebaran lalu, pihaknya bahkan harus menyediakan sepeda motor untuk membantu warga yang terpaksa berjalan kaki. Fakta tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa peliburan angkot berdampak langsung pada kemanusiaan dan keadilan sosial.
Atas dasar itu, AMBS mengajak seluruh elemen masyarakat—mulai dari pengguna jalan, tokoh masyarakat, pemuka agama, aktivis, hingga tokoh pemuda—untuk bersuara dan mengawal kebijakan publik agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Di jalur Puncak, kemacetan mungkin bisa diatur dengan berbagai skema. Namun bagi warga kecil, satu angkot yang berhenti beroperasi bisa berarti hilangnya akses, waktu, dan penghasilan. Di sanalah kebijakan diuji: apakah sekadar mengurai lalu lintas, atau benar-benar menjaga keadilan bagi semua. (MU)
