berantas86news|MEGAMENDUNG – Wacana pemekaran wilayah Bogor Selatan (Bosel) kembali mengemuka dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Megamendung. Aspirasi tersebut kembali disuarakan masyarakat sebagai kebutuhan strategis untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan.
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Azet Basuni, menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Bogor Selatan sebagai daerah otonomi baru bukan sekadar keinginan kelompok tertentu, melainkan kebutuhan objektif yang lahir dari kondisi riil wilayah.
“Pemekaran Bogor Selatan adalah sebuah kebutuhan, bukan sekadar keinginan,” tegas Azet Basuni, Rabu (4/2/2026).
Menurut Azet, wilayah Bogor Selatan memiliki potensi besar, baik dari sektor ekonomi, pariwisata, maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Namun, besarnya potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Kontribusi Bogor Selatan terhadap PAD cukup signifikan, tetapi dari sisi kesejahteraan masih terdapat ketimpangan yang perlu diselesaikan secara struktural. Pemekaran menjadi salah satu solusi strategis,” ujarnya.
Azet menambahkan, AMBS bersama elemen masyarakat akan terus mengawal dan mendorong agenda pemekaran hingga Bogor Selatan benar-benar dapat berdiri sebagai kabupaten baru yang mandiri dan berdaya saing.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Golkar, Wawan Hikal Kurdi, yang turut hadir dalam Musrenbang Kecamatan Megamendung, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor berencana melakukan kajian komprehensif terkait pemekaran Bogor Selatan pada tahun ini.
“Dalam waktu dekat, atau tahun ini, akan dibentuk tim kajian yang turun langsung ke desa-desa untuk melihat potensi wilayah, capaian pembangunan, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan rencana pemekaran,” kata Wawan.
Ia menjelaskan, tim kajian tersebut akan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Bogor serta kalangan akademisi guna memastikan kajian dilakukan secara objektif dan berbasis data ilmiah.
“Akademisi juga akan dilibatkan, salah satunya dari Universitas Pakuan, agar kajian pemekaran ini memiliki dasar akademik yang kuat,” jelasnya.
Wawan pun meminta para kepala desa dan perangkat wilayah untuk mendukung penuh proses kajian tersebut dengan memberikan data dan informasi yang valid serta faktual, sehingga hasil kajian dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat bagi masa depan Bogor Selatan. (MU)
