berantas86news | Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan kesehatan yang humanis dan berbasis kebutuhan masyarakat. Bupati Bogor, Rudi Susmanto, meresmikan layanan palliative “Pelita Hati” di RSUD Ciawi, Senin (27/5), sebagai upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang menyentuh sisi kemanusiaan. Dalam kesempatan yang sama, juga diresmikan “Taman Ibu Sud”, sebuah taman bermain anak yang menjadi ruang ramah anak di lingkungan rumah sakit.
“Kita meresmikan layanan paliatif Pelita Hati, juga taman bermain anak-anak yang diberi nama Taman Ibu Sud. Ini bukan hanya simbolik, tapi implementasi nyata dari transformasi layanan publik di Kabupaten Bogor,” ujar Rudi.
Bupati menekankan pentingnya transformasi rumah sakit tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga sumber daya manusianya. “Fasilitas bagus, bangunan megah, itu penting. Tapi yang paling utama adalah investasi pada sumber daya manusia. Wajah layanan Kabupaten Bogor tercermin dari keramahan dokter, bidan, dan perawat dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Dalam meningkatkan sistem layanan gawat darurat, RSUD Ciawi kini mengadopsi sistem triase dengan zona warna: hijau, kuning, dan merah. Hal ini disebut setara, bahkan dalam beberapa aspek, melebihi standar layanan rumah sakit swasta.
Terkait perubahan nama RSUD menjadi RSUD KH Idam Khalid, Bupati memastikan prosesnya melibatkan keluarga besar KH Idam Khalid. “Tidak ada pemaksaan. Justru pihak keluarga hadir dan mendukung penuh. Ini bentuk penghormatan kepada tokoh bangsa yang berjasa bagi kemerdekaan,” jelas Rudi.
Perubahan nama ini akan diimplementasikan bertahap selama tiga tahun, seiring pembaruan berbagai perizinan dan sistem administrasi. “Kita beri waktu tiga tahun agar tidak membebani sistem, termasuk perubahan nama pada BPJS, perizinan dokter, dan lainnya,” tambahnya.
Di akhir sesi wawancara, Bupati menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan media dan stakeholder dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kabupaten Bogor berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan 2024. Pemerintah juga tengah mempersiapkan digitalisasi aset daerah agar dapat diakses publik secara transparan.
“Ke depan, kami ingin semua aset pemerintah bisa dilihat, dimanfaatkan, dan diawasi oleh masyarakat. Kita ingin Kabupaten Bogor yang lebih maju, adil, aman, dan transparan,” pungkasnya. (mang uka)
