berantas86news | BOGOR – Seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bogor, mulai dari PAUD/TK, SD/MI, SMP, SMA/SMK, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring pada 7-8 September 2026.
Kebijakan pembelajaran tanpa tatap muka tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 800.1.11.1/90-Sekretariat tertanggal 6 September 2026 tentang Mitigasi Abu Vulkanik dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Bogor, Muhammad Rusdi, mengatakan seluruh sekolah, khususnya jenjang SMP negeri dan swasta, mengikuti imbauan pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah mitigasi menyusul dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang disebut menyebabkan sebaran abu vulkanik hingga wilayah Kabupaten Bogor.
“Mulai hari ini sampai besok, sekolah-sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dari hasil pemantauan, seluruh sekolah yang kami pantau melaksanakan KBM secara daring,” kata Muhammad Rusdi.
Ia menjelaskan, teknis pelaksanaan PJJ disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Sekolah dapat menggunakan berbagai platform pembelajaran digital, seperti Google Meet, Zoom, maupun metode pembelajaran jarak jauh lainnya.
Selain memastikan proses pembelajaran tetap berjalan, pihak sekolah juga memperhatikan kondisi kesehatan tenaga pendidik selama terjadi paparan abu vulkanik.
“Untuk tenaga pendidik, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan masing-masing guru,” ujar Rusdi, yang juga menjabat Kepala SMPN 3 Gunung Putri.
Guru yang memiliki kondisi kesehatan tertentu dan rentan terhadap paparan abu vulkanik, termasuk mereka yang memiliki riwayat asma atau gangguan pernapasan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah.
Sementara itu, sebagian besar guru lainnya tetap menjalankan aktivitas pembelajaran dari sekolah. Sebelum kegiatan dimulai, sekolah melakukan pembersihan lingkungan bersama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengurangi dampak abu vulkanik serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
Terkait sekolah yang masih melaksanakan pembelajaran tatap muka, Rusdi mengatakan sebagian di antaranya merupakan sekolah berasrama atau pesantren.
“Terkait pengawasan dan kemungkinan adanya sanksi, sejauh ini sekolah yang kami pantau dan masih melaksanakan pembelajaran tatap muka lebih banyak merupakan sekolah berasrama atau pesantren,” katanya.
Menurut Rusdi, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah tersebut. Mereka tetap diarahkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, terutama dalam menghadapi kondisi udara yang terdampak abu vulkanik.
“Kami berharap seluruh satuan pendidikan dapat mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dan mengutamakan keselamatan serta kesehatan peserta didik, guru, dan seluruh warga sekolah,” tuturnya. (MU)
