berantas86news | MEGAMENDUNG BOGOR – Seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor asal Daerah Pemilihan (Dapil) 3 kompak menghadiri kegiatan reses masa sidang II Tahun 2026 yang digelar di Kecamatan Megamendung, Selasa (10/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, para wakil rakyat menyatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur strategis.
Aspirasi warga Megamendung dipaparkan langsung oleh Camat Megamendung, Ridwan, S.Sos. Ia menegaskan bahwa usulan yang disampaikan bukanlah keinginan semata, melainkan kebutuhan mendesak yang selaras dengan arahan Bupati Bogor.
“Aspirasi ini bukan keinginan, tetapi kebutuhan. Sesuai instruksi Bupati Bogor, kami kembali menegaskan bahwa pelebaran Jalan Cikopo Selatan beserta perbaikan infrastrukturnya menjadi prioritas utama karena sangat vital. Saat ini kondisi jalan di bagian bawah banyak yang berlubang dan rawan terputus,” jelas Ridwan.
Ia menambahkan, untuk mendukung rencana pelebaran Jalan Cikopo Selatan maupun pembangunan kawasan terpadu, Kecamatan Megamendung telah memperoleh hibah lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari PTPN dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).
“Kami memohon agar aspirasi ini dikawal oleh anggota DPRD. Pelebaran dan peningkatan Jalan Cikopo Selatan diyakini dapat mengurai kemacetan sekaligus menumbuhkan klaster-klaster perekonomian baru. Kami ingin Megamendung maju setara dengan kecamatan lain. Bogor Selatan menyumbang sekitar 40 persen PAD terhadap APBD, dan Megamendung menjadi penyumbang terbesar,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Golkar, Wawan Haikal Kurdi, menyampaikan respons positif. Ia menilai aspirasi yang disampaikan bersifat strategis dan layak menjadi prioritas pembangunan.
“Aspirasi yang disampaikan Camat Megamendung ini Insya Allah kami dukung, karena sangat strategis. Bahkan, kami sudah mengajukan anggaran pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Cikopo Selatan sebesar Rp5,5 miliar,” ujarnya.
Selain isu infrastruktur, Wawan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk lebih peduli terhadap persoalan sosial kemasyarakatan dan lingkungan secara kolektif dan kolegial.
“Jangan sampai persoalan pendidikan seperti yang terjadi di NTT terulang di Megamendung maupun Bogor secara umum. Kami juga siap membantu dan mengawal apabila ada kepala desa yang membutuhkan Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan dan lingkungan yang bersifat darurat,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Golkar, H. Ismail, turut merespons aspirasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait peningkatan kesejahteraan kader Posyandu.
“Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun bantuan keuangan (bankeu) yang diterima desa meskipun meningkat, saat ini sudah terkunci. Namun, untuk peningkatan kesejahteraan kader Posyandu masih bisa diimprovisasi melalui pemanfaatan dana BHPRD di masing-masing desa,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta juga menyampaikan aspirasi terkait dampak kebijakan merger beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Megamendung. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Agus, menyoroti kejelasan status tenaga pendidik pascamerger.
“Setelah merger, data pokok pendidikan (Dapodik) siswa sudah masuk ke dalam sistem. Namun, masih banyak kepala sekolah dan guru yang telah tersertifikasi belum jelas statusnya harus menginduk ke mana,” ungkap Agus.
Kegiatan reses masa sidang II DPRD Kabupaten Bogor ini turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari berbagai fraksi, di antaranya Fraksi Gerindra Heri Aristandi dan Nurunnisa Setiawan; Fraksi Golkar H. Ismail; Fraksi PPP H. Usup; Fraksi PKS H. Ading; Fraksi Demokrat Abdul Jalil; Fraksi PKB H. Edwin Sumarga; serta Fraksi NasDem Fahirmal Fahim. (MU)
