berantas86news | Manado – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, ancaman kejahatan siber kian nyata. Namun, di balik dinamika itu, masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki sistem tanggap insiden siber yang memadai. Hal inilah yang menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembentukan dan Penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) wilayah Sulawesi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Manado, Kamis (25/9/2025).
Rakor yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam ini menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Lebih dari 200 peserta hadir, baik secara langsung maupun daring, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, industri perbankan, hingga media.
Data yang dipaparkan dalam forum tersebut cukup mengejutkan. Dari 552 pemerintah daerah di Indonesia, baru 42 persen yang membentuk TTIS. Angka ini menunjukkan masih lemahnya kesiapan daerah dalam menghadapi potensi insiden siber, termasuk di wilayah Sulawesi.
“TTIS bukan hanya soal teknis, tapi juga fondasi dari ketahanan siber nasional. Dengan adanya tim ini, respon terhadap insiden bisa lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi,” ujar salah satu narasumber dari BSSN.
Para peserta forum pun menyuarakan sejumlah kebutuhan mendesak, mulai dari standar kompetensi SDM siber, grand design pelatihan, alokasi anggaran khusus dalam APBD, hingga wadah koordinasi pusat dan daerah agar penanganan insiden lebih terpadu.
Kemenko Polkam merespons dengan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya percepatan pembentukan TTIS di seluruh Sulawesi, peningkatan kapasitas SDM lewat pelatihan dan rekrutmen, serta penguatan regulasi dan dukungan anggaran. Tidak kalah penting, forum komunikasi dan koordinasi TTIS Sulawesi juga akan dibentuk untuk memastikan kolaborasi multipihak berjalan efektif.
“Kekuatan kita ada pada sinergi. Pemerintah pusat, daerah, akademisi, swasta, hingga komunitas siber harus bergerak bersama. Hanya dengan cara itu kita bisa membangun ketahanan siber nasional yang tangguh,” tegas Deputi Kemenko Polkam dalam penutupan Rakor.
Rakor ini bukan sekadar agenda formal, melainkan langkah nyata menuju Indonesia yang lebih siap menghadapi ancaman siber. Dari Manado, gema komitmen itu diharapkan menjalar ke seluruh daerah, menjadikan Sulawesi pionir dalam penguatan TTIS, sekaligus menegaskan bahwa keamanan digital adalah urusan bersama. (kdm)
