berantas86news | Ciawi Bogor – Pemerintah Kecamatan Ciawi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah secara partisipatif, terencana, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. (Selasa, 3/2/2026).
Musrenbang RKPD Kecamatan Ciawi Tahun 2027 mengusung tema “Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dalam Rangka Penurunan Ketimpangan Wilayah, Kemiskinan dan Pengangguran”. Tema tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendorong pemerataan pembangunan serta penguatan ekonomi lokal yang inklusif.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Pemerintah Kabupaten Bogor, Forkopimcam, perangkat daerah, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Ciawi, tokoh masyarakat, serta unsur lembaga kemasyarakatan dan Kepmudaan. Hadir pula anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) 3, di antaranya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Wawan Haikal Kurdi (Fraksi Partai Golkar), Heri Aristandi (Fraksi Partai Gerindra), serta H. Ismail, S.SIP., M.Si. (Fraksi Partai Golkar).
Dalam sambutannya, Plt Camat Ciawi Denny Kuswara, M.M. menegaskan bahwa arah pembangunan Kecamatan Ciawi ke depan akan difokuskan pada pendekatan kewilayahan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Pembangunan ke depan akan difokuskan pada pendekatan kewilayahan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan akses, pengembangan potensi lokal, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perangkat daerah memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan pembangunan, sehingga pemahaman terhadap karakteristik dan potensi wilayah menjadi hal yang mutlak.
“Program dan kegiatan yang direncanakan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat, agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Denny Kuswara menyampaikan bahwa Pemerintah Kecamatan Ciawi akan terus memperkuat upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara terpadu, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses masyarakat terhadap peluang usaha dan kesempatan kerja.
“Program penanganan kemiskinan akan diarahkan hingga ke tingkat desa dan kelurahan agar penanganannya lebih cepat, tepat, dan efektif,” katanya.
Terkait alokasi anggaran, ia mengakui bahwa pagu kewilayahan tahun 2027 tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memberikan dukungan pendanaan kepada desa dan kelurahan.
“Kelurahan tetap memperoleh dukungan dana sebesar Rp2 miliar, dan desa mendapatkan bantuan keuangan khusus untuk akselerasi pembangunan sebesar Rp1,5 miliar, di luar Dana Desa yang selama ini telah berkontribusi nyata bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengalokasikan anggaran secara bijak dan bertanggung jawab, dengan fokus pada program-program prioritas yang memberikan dampak nyata serta mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Kita tidak berlomba mengajukan sebanyak-banyaknya usulan, melainkan menyepakati mana yang paling penting, paling mendesak, dan paling berdampak bagi kepentingan bersama,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Wawan Haikal Kurdi dalam sambutannya menekankan bahwa Musrenbang merupakan forum kesepakatan bersama dalam penyusunan dokumen perencanaan negara yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal seluruh kebijakan dan bantuan keuangan daerah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Musrenbang RKPD Kecamatan Ciawi diharapkan menjadi pijakan kuat dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. (MU)
