berantas86news | Megamendung – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Nawasena menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengurus di Hotel Bale Arimbi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Selasa malam, 1 Juli 2025. Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Sumber Daya Pengurus yang Handal dan Profesional dalam Menjalankan Tugas Profesi dan Kelembagaan.”
Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan dan profesionalisme kader hukum di lingkungan LBH Rakyat Nawasena, khususnya di wilayah Jawa Barat. Sejumlah perwakilan dari berbagai provinsi juga turut hadir dalam suasana penuh kebersamaan.
Ketua Panitia, Sutisna, dalam laporannya menyampaikan bahwa acara ini berhasil digelar berkat kontribusi sukarela dari para anggota dan inisiatif Bapak H. Dede Supardi. Ia juga menekankan pentingnya tema rakor dalam menjawab tantangan keorganisasian dan penguatan peran pengurus LBH di tengah dinamika masyarakat hukum yang semakin kompleks.
Sementara itu, sambutan mewakili Ketua DPD LBH Rakyat Nawasena Jawa Barat disampaikan oleh Muhsin, S.IP. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran para tamu undangan dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Yogyakarta, Riau, hingga Semarang, serta para budayawan dan seniman yang turut menyemarakkan acara. Muhsin menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari konsolidasi nasional untuk membangun organisasi yang lebih tangguh dan responsif.
Acara puncak sekaligus pembukaan resmi Rakor disampaikan oleh Koordinator LBH DPD Jawa Barat, H. Dede Supardi, S.H., M.H. Dalam sambutannya, beliau menyatakan secara resmi membuka Rapat Koordinasi DPP LBH Rakyat Nawasena Provinsi Jawa Barat.
“Sebagian dari kita mungkin belum tahu persis apa itu Nawasena, apa itu ‘kata hukum’. Maka izinkan saya menyampaikan satu cerita dan memberikan uji kelayakan langsung terkait fisiologi hukum, sebagai tahap analisis awal bagi rekan-rekan calon pengurus DPD,” ujar H. Dede Supardi di hadapan peserta.
Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum seremonial, tetapi menjadi wadah pembuktian bagi setiap pengurus—apakah mereka sungguh-sungguh siap berjuang menegakkan supremasi hukum secara tulus dan ikhlas.
“Negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja dalam hal penegakan hukum. Maka menjadi kewajiban kita bersama, seluruh komponen dalam LBH ini, untuk mendorong perubahan dan perbaikan demi pendidikan dan penegakan hukum yang lebih adil dan bermartabat,” tegasnya.
Beliau mengakhiri pengantar dengan meminta moderator segera membagikan materi awal sebagai bekal penguatan pemahaman seluruh peserta.
Rapat Koordinasi ini ditutup dengan optimisme tinggi dari seluruh peserta, yang berharap ke depan LBH Rakyat Nawasena Jawa Barat mampu menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan keadilan hukum yang berpihak pada rakyat. (mang uka)
