berantas86news | Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I menggelar kegiatan Penyuluhan Peta Bidang Tanah (PBT) dalam rangka pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, pada Senin (6/10/2025), dan dihadiri oleh jajaran pejabat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, perangkat desa, serta tokoh masyarakat.
Acara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat tertib administrasi pertanahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas kepemilikan tanahnya.
Kepala Desa Ciawi, H. Nana Sumarna, S.Ag., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan PTSL tahun ini difokuskan di wilayah Desa Ciawi dan sekitarnya. Ia menjelaskan, meskipun warga yang memiliki tanah bukan penduduk asli Desa Ciawi, tetap dapat mengikuti program selama tanahnya berada di wilayah Desa Ciawi.
“Tanah di Banjarwaru atau tanahnya di Bendungan juga tidak bisa. Jadi yang berkempat, yang ada di Desa Ciawi. Kalau penduduknya bukan warga Desa Ciawi tapi tanahnya di Desa Ciawi, itu masih bisa. Yang penting adalah lokasinya di Desa Ciawi,” jelasnya.
H. Nana menambahkan bahwa untuk tahun 2025, kegiatan PTSL masih difokuskan pada pengukuran bidang tanah (PBT), sementara sertifikasi akan dilakukan pada tahap selanjutnya.
“Untuk tahun ini hanya pengukuran saja. Sertifikasinya nanti tahun depan. Sekarang fokus dulu pada pendataan dan pemetaan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Desa Ciawi tengah berproses menjadi desa data presisi yang bekerja sama dengan IPB, guna menghadirkan data berbasis spasial yang akurat.
“Kami sedang membuat sistem data presisi. Jadi nanti kalau kita klik peta rumah, muncul data lengkap pemiliknya, keluarganya, bahkan sampai kebutuhan sehari-harinya. Tahun 2026, Desa Ciawi siap menjadi desa digital yang bisa memantau kondisi warganya secara menyeluruh,” tambahnya.
Perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Kepala Seksi Pengukuran Anis Riyanto, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan pengukuran tahun ini akan menggunakan pendekatan teknologi modern berbasis udara.
“Kegiatan pengukuran diawali dengan pengukuran tanah udara menggunakan alat drone. Hasil pengukuran udara ini nantinya akan digabungkan dengan hasil pengukuran lapangan untuk seluruh bidang tanah yang belum bersertifikat,” jelasnya.
Menurutnya, metode ini diharapkan dapat menghasilkan data pertanahan yang paling akurat dan bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“Dari kedua kegiatan ini diharapkan menghasilkan data pertanahan yang bisa digunakan saat ini maupun ke depannya, serta mengurangi potensi permasalahan,” ungkapnya.
Ia juga mengimbau agar seluruh unsur pemerintahan desa dapat membantu pelaksanaan kegiatan ini.
“Kami mohon dukungan dari Kepala Desa, para Ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat. Mohon bantuannya dalam menyampaikan informasi ke warga dan membantu menyelesaikan jika ada masalah batas tanah sebelum proses pengukuran dilakukan,” katanya.
Sementara itu, petugas ukur dari BPN Kabupaten Bogor Ngadiyo, dalam arahannya menjelaskan bahwa pengukuran PBT hanya mencakup bidang tanah, bukan bangunan di atasnya.
“Yang kita ukur itu tanahnya saja, jadi rumahnya tidak kita ukur. Karena mungkin ada pemahaman dari warga bahwa kalau diukur seperti PBB itu pasti tanah dan bangunan, tapi kali ini khusus tanahnya saja,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan mekanisme koordinasi di lapangan agar proses pengukuran berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik antara tim BPN dan pemerintah desa.
“Kapan dimulainya, nanti saya akan koordinasi dengan perangkat desa — baik Pak Sekdes maupun Pak Kades — tentang kesiapan kapan kami harus turun. Jadi setelah informasi dari Pak RT dan Pak RW disampaikan ke desa, baru kami turunkan tim pengukuran,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pusat koordinasi kegiatan akan dipusatkan di kantor desa, sementara tim BPN akan disebar ke beberapa wilayah yang saling berdekatan untuk memudahkan komunikasi dan pelaporan.
“Pusatnya nanti di kantor desa supaya koordinasi lebih mudah. Saya juga akan menyebarkan tim ke desa-desa sekitar agar komunikasi lebih cepat dan efektif. Bila ada hal-hal yang ingin disampaikan, warga bisa langsung menghubungi petugas yang ada di desa,” ujarnya.
Sebagai bentuk keterbukaan, petugas ukur tersebut juga membuka diri untuk dihubungi langsung oleh warga jika ada pertanyaan terkait pelaksanaan kegiatan PBT.
“Kami juga tidak menutup komunikasi. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya. Nanti saya berikan nomor yang bisa dihubungi agar semua informasi tersampaikan dengan baik,” pungkasnya.
Kegiatan penyuluhan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga Desa Ciawi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah desa atas terselenggaranya program PTSL tahun ini.
“Terima kasih kepada Kepala Desa Ciawi yang sudah ngambil program PTSL ini. Program ini sangat membantu kami dalam pengurusan sertifikat tanah yang selama ini belum punya kejelasan,” ujar salah satu warga dengan penuh antusias.
Warga berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Ciawi, terutama dalam hal kepastian hukum dan peningkatan nilai ekonomi tanah yang mereka miliki.
Kegiatan penyuluhan berlangsung dengan lancar dan disambut antusias oleh masyarakat. Pemerintah Desa Ciawi bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berharap kegiatan ini menjadi langkah awal menuju tertib administrasi pertanahan dan terciptanya data pertanahan yang akurat, transparan, serta bermanfaat bagi pembangunan desa. (mang uka)
