berantas86news | Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) melakukan audiensi dengan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, pada Sabtu (5/7/2025) pukul 15.00 WIB bertempat di Pendopo Bupati “Soekarno Hatta”, Cibinong. Pertemuan ini berlangsung hangat dan penuh dialog, menjadi momentum penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dari delapan kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Bogor.
Ketua Umum AMBS, Muhsin, S.IP., dalam sambutannya menyampaikan bahwa AMBS telah berdiri sejak tahun 2017 sebagai wadah aspirasi masyarakat Bogor Selatan. Organisasi ini dibentuk oleh para tokoh masyarakat, politikus lokal, serta kalangan elit intelektual yang peduli terhadap pemerataan pembangunan.
“Hari ini adalah momen penting bagi kami untuk menyampaikan kondisi faktual yang terjadi di Bogor Selatan. Suara masyarakat kami bawa ke hadapan Bupati agar tidak lagi terjadi ketimpangan pembangunan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Muhsin menyampaikan 10 poin utama aspirasi masyarakat, antara lain:
1. Perubahan Nama RSUD Ciawi menjadi RSUD KH DR Idham Chalid
AMBS mengusulkan perubahan nama menjadi RSUD Indah Makhawib, yang dinilai lebih merepresentasikan nilai-nilai kearifan lokal Bogor Selatan.
2. Infrastruktur Jalan Lingkar Utara
Mendukung percepatan pembangunan jalur alternatif Sumarekon – Pasir Angin – Kopi Nako – Mbah Rahiya sebagai solusi kemacetan dan pembuka akses ekonomi.
3. Rekayasa Lalu Lintas Jalur Puncak
Mendesak Pemkab mendorong rekayasa lalu lintas di jalur Puncak pasca pintu tol yang kerap macet, termasuk penerapan sistem buka-tutup.
4. Evaluasi Kebijakan Peliburan Angkot
Menolak kebijakan peliburan angkot yang menyulitkan mobilitas warga, terutama di wilayah perbukitan dan desa-desa terpencil.
5. Truk Besar di Jalan Sempit Wisata
Menyoroti masuknya truk-truk besar ke jalan kecil di kawasan wisata seperti Pasir Muncang dan Megaendung, yang menyebabkan kemacetan dan rawan kecelakaan.
6. Solusi Titik Simpang Macet
Meminta pembangunan flyover atau underpass di simpang rawan macet seperti simpang Pasir Muncang, Pasir Angin, Simpang Safari, Hankam, Pasar Cisarua dan Megamendung.
7. Konflik Agraria dan Hutan Lindung
Mendesak penyelesaian konflik lahan yang melibatkan petani penggarap dan perusahaan pemenang lelang seperti MNC dan BSS.
8. Pemekaran wilayah Bogor Selatan
Menyampaikan bahwa sejak tahun 2017 ambs memperjuangkan pemekaran wilayah hanya terbentur aturan luas wilayah, dan setelah Ciomas masuk maka sudah dapat terpenuhi untuk syarat kewilayahan.
9. Isu Pengelolaan Parkir di Indomaret
Menolak pengambilalihan lahan parkir yang sebelumnya dikelola warga, sekarang oleh pihak manajemen dengan menyimpang sekurity sekaligus parkir.
10. Kondisi Jalan Rusak dan Jembatan Tua
Menyoroti kondisi jalan dan jembatan tua di Pasir Angin dan Gadog yang membahayakan keselamatan dan menghambat mobilitas.
Salah satu tokoh audiens, Ersap Didin, turut menyampaikan pandangan kritis. Ia menegaskan bahwa mayoritas anggota AMBS adalah putra daerah yang lahir dan besar di Bogor Selatan.
“Kami ini seperti tikus mati di lumbung padi. PAD kami besar, tapi manfaatnya tidak terasa. Kemacetan, jalan rusak, dan ketimpangan penghasilan masih jadi persoalan. Kalau pembangunan jalur utara dan selatan bisa diwujudkan, maka sektor ekonomi rakyat akan bergerak,” tuturnya lugas.
Didin juga menyoroti kawasan Pasir Angin yang mulai berkembang menjadi destinasi wisata kuliner dengan potensi pajak yang tinggi. Namun, infrastruktur yang belum memadai membuat akses menjadi sulit, bahkan satu-satunya jalan utama terancam longsor.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan apresiasi dan komitmennya untuk membenahi wilayah Bogor Selatan secara menyeluruh.
“Sejak saya dilantik pada 20 Februari 2025, saya langsung bekerja tanpa alasan. Kami bergerak cepat, mulai dari penanganan rumah warga terdampak longsor, jembatan, hingga rekayasa lalu lintas di selatan,” ujar Rudy.
Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan Bogor Selatan bukan wacana belaka. Sebanyak 21% APBD telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah barat, timur, dan selatan.
Ia menambahkan, kebijakan pembangunan tidak hanya soal jalan, tetapi juga mencakup pembangunan masjid, pasar rakyat lewat CSR, hingga pengembangan desa wisata berbasis BUMDes. Rudy juga memastikan bahwa para pengembang harus memenuhi kewajiban memperbaiki jalan sebelum izin proyek dilanjutkan.
“Bogor Selatan bukan pinggiran. Ini wajah Kabupaten Bogor. Kita harus jaga dialog, hindari provokasi di media sosial. Saya datang bukan hanya karena protokol, tapi karena saya ingin dengar langsung suara rakyat,” pungkasnya.
Audiensi ditutup dengan penandatanganan berkas aspirasi secara simbolis antara Bupati Rudy Susmanto dan Ketua Umum AMBS Muhsin, sebagai bentuk komitmen bersama membangun Bogor Selatan secara adil, manusiawi, dan berkelanjutan. (mang uka)
