berantas86news | BOGOR SELATAN – Wacana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Bogor Selatan kembali mengemuka. Sejumlah persoalan kependudukan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga potensi ekonomi menjadi alasan yang disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Pengembangan Wilayah Bogor Selatan di Ruang Rapat IPW Bepperida, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (7/9/2026).
Desakan pemekaran disampaikan mantan Kepala Desa Ciherang Pondok, Saprudin Jepri, yang merupakan salah satu tokoh masyarakat asal Kecamatan Caringin. Menurut dia, kondisi demografi dan potensi ekonomi Bogor Selatan menjadi dasar kuat untuk kembali membahas pembentukan kabupaten baru.
“Alasan pertama adalah aspek demografi atau kependudukan. Di wilayah Selatan yang meliputi Kecamatan Cisarua, Megamendung, Ciawi, Caringin, Cigombong, Cijeruk, Ciomas dan Taman Sari, saat ini jumlah penduduknya hampir mencapai 785.000 jiwa,” kata Jepri dalam forum tersebut.
Ia menilai jumlah penduduk tersebut menjadi salah satu indikator yang mendukung gagasan pemekaran. Jepri juga merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 yang mengatur persyaratan pembentukan daerah otonom baru.
“Jika mengacu pada regulasi sebelumnya, yakni PP 78 Tahun 2007, batas minimal jumlah penduduk untuk pembentukan kabupaten baru umumnya sekitar 100.000 jiwa. Dengan jumlah penduduk saat ini, wilayah Selatan sudah sangat ideal untuk menjadi sebuah kabupaten,” ujarnya.
Namun, menurut Jepri, kelayakan Bogor Selatan tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk. Ia menyebut kawasan tersebut memiliki berbagai potensi ekonomi, terutama sektor pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa, serta didukung keberadaan sejumlah infrastruktur strategis.
Potensi Pariwisata
Jepri mengatakan sektor pariwisata menjadi salah satu kekuatan utama Bogor Selatan. Kawasan Puncak, kata dia, merupakan salah satu destinasi wisata yang telah dikenal luas dan menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi Kabupaten Bogor.
Selain kawasan Puncak, Jepri menyoroti keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Cigombong. Ia menyebut kawasan tersebut memiliki luas sekitar 1.040 hektare dan memiliki rencana pengembangan lebih lanjut.
“Di Cigombong juga ada KEK Lido yang pengembangannya terfokus pada pariwisata dan industri kreatif. Kawasan tersebut telah ditetapkan melalui PP Nomor 69 Tahun 2021,” katanya.
Menurut Jepri, aktivitas hotel, resor, restoran, kafe, tempat rekreasi, serta berbagai usaha pariwisata lainnya memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya.
Ia juga menyoroti Kecamatan Caringin yang dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata berbasis sungai. Menurut Jepri, terdapat sekitar 16 operator arung jeram yang memanfaatkan aliran Sungai Cisadane sebagai bagian dari aktivitas wisata.
Selain rafting, kata dia, kawasan tersebut juga berkembang dengan keberadaan resor, kafe, glamping, vila dan berbagai usaha pariwisata lainnya.
Jepri berharap pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada penerimaan pajak dari sektor pariwisata. Menurut dia, pemerintah juga perlu memberikan dukungan melalui regulasi, infrastruktur, promosi, serta standardisasi pengelolaan destinasi.
“Jadi, ringkasnya, jangan hanya urusan pajaknya saja yang dibebankan. Feedback dari pemerintah daerah juga harus jelas. Termasuk regulasi yang diterapkan agar para pengelola memiliki standardisasi baku,” tegasnya.
Persoalan Pendidikan
Selain potensi ekonomi, Jepri menilai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat juga menjadi alasan penting dalam pembahasan pemekaran.
Ia menyoroti keterbatasan fasilitas pendidikan, khususnya jenjang sekolah menengah atas (SMA) negeri. Kecamatan Caringin, kata dia, saat ini hanya memiliki satu SMA negeri.
“Seperti tahun ini, jumlah pendaftar di Caringin mencapai lebih dari 2.300 orang. Namun, dengan kuota SPMB sekitar 350 siswa, ribuan calon siswa tidak dapat tertampung,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut Jepri, berulang setiap tahun dan menjadi persoalan bagi calon peserta didik serta orang tua.
Karena itu, ia mendorong penambahan SMA negeri di wilayah Bogor Selatan. Bahkan, menurut dia, kebutuhan idealnya mencapai beberapa sekolah di setiap kecamatan.
“Penambahan SMA negeri merupakan solusi yang harus direalisasikan. Minimal setiap kecamatan membutuhkan lebih dari satu SMA negeri agar kebutuhan masyarakat dapat terlayani,” katanya.
Dorong Penambahan RSUD
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah layanan kesehatan. Jepri menilai fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah belum sebanding dengan jumlah penduduk yang harus dilayani di wilayah Bogor Selatan.
Ia menyoroti keberadaan RSUD Khidmat Sehat Keluarga atau RS KH Idham Chalid di Ciawi sebagai salah satu fasilitas rumah sakit milik pemerintah yang menjadi rujukan masyarakat di kawasan tersebut.
Menurut dia, tingginya kebutuhan layanan kesehatan perlu diimbangi dengan penambahan kapasitas rumah sakit, tenaga kesehatan, serta ruang perawatan.
“Tenaga kesehatan dan ruangan juga masih kurang. Persoalan utamanya adalah jumlah rumah sakit daerah harus ditambah. Harapan kami, setidaknya di wilayah Selatan ini bisa dibangun tiga atau empat RSUD,” ujarnya.
Pemekaran Kembali Jadi Pilihan
Jepri menilai potensi ekonomi yang dimiliki Bogor Selatan, ditambah dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah pembangunan kawasan tersebut.
Ia menegaskan bahwa gagasan pemekaran bukan semata-mata persoalan politik kewilayahan. Menurut dia, tuntutan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Yang kami sampaikan ini baru sebagian kecil. Sebenarnya masih banyak potensi dan kebutuhan untuk pengembangan Bogor Selatan. Karena itu, ke depan hal ini harus didiskusikan kembali,” katanya.
Jepri berharap pemerintah Kabupaten Bogor memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan di wilayah Selatan.
“Kesimpulannya, maksimalkan pembangunan di wilayah Selatan dengan segera. Jika kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, aspirasi untuk memisahkan diri akan tetap muncul. Kami menilai Selatan sudah siap dan layak,” pungkasnya. (MU)
