berantas86news | Ciawi Bogor – Kepala Desa Jambuluwuk, Dedi, memanfaatkan agenda Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) III Masa Sidang III Tahun 2025-2026 di Aula Kantor Kecamatan Ciawi, Rabu (15/7/2026), untuk menyampaikan dua aspirasi yang dinilainya sangat mendesak di bidang pendidikan.
Menurut Dedi, persoalan pertama yang membutuhkan perhatian segera adalah pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di SMP Negeri 3 Ciawi yang hingga kini belum juga terealisasi, meski usulan tersebut telah diajukan sejak terjadinya bencana longsor pada tahun 2024.
“Ada dua usulan yang kami anggap sangat krusial dan mendesak. Yang pertama adalah pembangunan tembok penahan tanah di SMP Negeri 3 Ciawi. Usulan ini sudah hampir tiga tahun belum juga terealisasi, padahal kondisinya sangat mendesak sejak kejadian longsor pada tahun 2024. Kami berharap melalui forum reses ini para anggota DPRD dapat mengawal dan mengingatkan pemerintah agar pembangunan tersebut segera dilaksanakan,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan, keberadaan tembok penahan tanah sangat penting untuk menjamin keamanan lingkungan sekolah, baik bagi peserta didik maupun tenaga pendidik yang setiap hari beraktivitas di kawasan tersebut.
Selain pembangunan TPT, Dedi juga meminta DPRD Kabupaten Bogor mengawal relokasi SD Negeri Jambuluwuk 01 yang saat ini dinilai sudah tidak lagi mampu menampung jumlah peserta didik.
Menurutnya, jumlah siswa di sekolah tersebut telah mencapai hampir 600 orang, sementara ruang belajar yang tersedia sangat terbatas. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar harus dibagi menjadi tiga sesi setiap hari.
“Usulan kedua adalah relokasi SDN Jambuluwuk 01. Kondisi sekolah saat ini sudah tidak ideal. Jumlah siswanya hampir mencapai 600 orang dengan ruang kelas yang sangat terbatas sehingga proses belajar mengajar harus dibagi menjadi tiga sesi. Tentu kondisi seperti ini membutuhkan solusi yang nyata,” katanya.
Dedi mengungkapkan, usulan relokasi sekolah tersebut sebenarnya telah masuk dalam pembahasan anggaran melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada tahun 2025. Namun hingga pertengahan tahun 2026, realisasinya belum juga terlihat.
“Kami memperoleh informasi bahwa program relokasi sudah masuk dalam pembahasan anggaran. Namun sampai sekarang belum ada realisasi. Karena itu kami berharap DPRD Kabupaten Bogor dapat mengawal agar program ini benar-benar menjadi prioritas pembangunan,” tegasnya.
Selain menyampaikan dua usulan tersebut, Dedi juga mengapresiasi berbagai aspirasi masyarakat yang muncul dalam forum reses, mulai dari usulan pembangunan gedung SMA Negeri baru di Kecamatan Ciawi, penataan kawasan Simpang Ciawi dan Terminal Ciawi, hingga penanganan kemacetan yang menjadi perhatian organisasi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Kecamatan Ciawi yang memerlukan perhatian bersama dari pemerintah daerah maupun para wakil rakyat.
“Saya melihat aspirasi yang disampaikan hari ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik persoalan pendidikan, penataan kawasan Simpang Ciawi, maupun kemacetan, semuanya harus menjadi perhatian bersama. Mudah-mudahan seluruh aspirasi ini dapat diperjuangkan dan direalisasikan oleh anggota DPRD,” pungkasnya.
Agenda reses tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyerap berbagai kebutuhan pembangunan yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah Daerah Pemilihan III. (MU)
