berantas86news | Bogor, 1 Juli 2026 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui petugas pendamping wilayah Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi Program Budidaya Ikan Darat Tematik kepada pemerintah desa dan masyarakat di Kabupaten Bogor. Program tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian desa melalui sektor perikanan budidaya.
Petugas KKP Provinsi Jawa Barat, Rangga, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sasaran utama program adalah desa dan kelurahan yang berada di sejumlah provinsi prioritas, termasuk Jawa Barat.
“Pengusul program ini bukan kelompok masyarakat, melainkan pemerintah desa. Nantinya desa menjadi penerima bantuan sekaligus mengatur pengelolaan, mulai dari penunjukan pengelola hingga penyusunan sistem bisnisnya,” ujar Rangga saat memberikan pemaparan.
Ia menjelaskan, Program Budidaya Ikan Darat Tematik menawarkan pengembangan budidaya ikan air tawar dengan komoditas utama ikan nila dan ikan lele. Berbeda dengan program sebelumnya yang banyak menggunakan sistem bioflok, tahun ini pemerintah mulai menerapkan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) yang dinilai lebih efisien dalam penggunaan air dan mampu meningkatkan produktivitas budidaya. Program tersebut merupakan bagian dari prioritas nasional KKP dalam pengembangan perikanan budidaya.
Menurut Rangga, teknologi tersebut telah melalui tahap proyek percontohan di beberapa lokasi di Kabupaten Bogor selama kurang lebih empat tahun dengan hasil yang dinilai memuaskan. Keberhasilan uji coba tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperluas implementasinya kepada masyarakat.
Dalam skema bantuan, pemerintah akan menyediakan 20 unit kolam permanen berbahan beton lengkap dengan sistem resirkulasi air, gudang pakan, bak penampungan, peralatan budidaya, benih ikan, serta pakan hingga satu siklus panen pertama. Setelah panen perdana, usaha budidaya diharapkan mampu berkembang secara mandiri melalui pengelolaan hasil usaha.
Rangga menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 40 ribu titik budidaya ikan darat secara bertahap hingga tahun 2029. Program tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus mendukung penyediaan sumber protein ikan bagi masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa terdapat satu persyaratan penting yang harus dipenuhi pemerintah desa, yakni ketersediaan lahan. Pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk pembelian maupun penyewaan lahan sehingga desa harus menyiapkan lokasi yang layak sebagai tempat pembangunan kolam budidaya.
“Kalau tidak mengajukan tentu tidak akan mendapat kesempatan. Selama desa memiliki potensi, sumber daya manusia yang siap, dan lahan tersedia, silakan mengusulkan program ini,” tegasnya.
Melalui sosialisasi tersebut, KKP berharap semakin banyak pemerintah desa di Kabupaten Bogor yang memanfaatkan peluang program Budidaya Ikan Darat Tematik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal. (MU
