berantas86news | Ciawi Bogor — Warga Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, kini hidup dalam bayang-bayang krisis air. Saluran irigasi Cipalayangan—yang menjadi urat nadi pertanian warga—telah terputus sejak tiga tahun lalu akibat longsor di bagian hulu, tepatnya di Kampung Bojong Kaso, Desa Banjarsari. Ironisnya, hingga kini belum ada tindakan nyata dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor untuk memperbaikinya.
Dampak kerusakan saluran irigasi tersebut sangat dirasakan oleh warga RW 05 dan RW 02 Desa Banjarwaru. Sawah-sawah mereka mengering, tanaman padi mati, dan harapan panen melimpah kini tinggal kenangan.
“Saluran irigasi ini sudah lama terputus, kurang lebih hampir tiga tahun. Akibatnya, air tidak lagi mengalir lancar ke wilayah kami,” ujar Dedi Supriadi, Ketua RW 05 Desa Banjarwaru, Senin (27/10/2025).
Selama tiga tahun terakhir, warga berupaya memperbaiki saluran secara swadaya. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena kerusakan di bagian hulu cukup parah dan sulit dijangkau tanpa alat berat.
“Sangat miris jika kondisi seperti ini dibiarkan terus berlarut-larut. Kami khawatir dampak lingkungannya akan makin meluas,” tambah Dedi.
Warga berharap pemerintah daerah melalui DPUPR segera turun tangan melakukan normalisasi dan perbaikan saluran. Mereka juga meminta agar anggaran perbaikan segera dialokasikan dalam waktu dekat.
“Kerja bakti warga jadi sia-sia ketika bagian hulunya tidak juga dibangun. Setahu kami, pemeliharaan dan perbaikan saluran irigasi ini merupakan kewenangan pemerintah kabupaten melalui Dinas PUPR,” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Desa Banjarwaru, Adurahman, langsung meninjau lokasi bersama Ketua BPD, Ketua RW, dan sejumlah perwakilan warga.
“Sebagai pemerintah desa, kami merespons keluhan warga dengan melakukan peninjauan lapangan hari ini. Kami ingin memastikan titik-titik mana saja yang menyebabkan terputusnya aliran irigasi,” kata Adurahman saat meninjau lintasan saluran di sekitar Yayasan Pathan Mubina.
Sementara itu, Sarbini, juru air wilayah Kecamatan Ciawi dari UPT Infrastruktur Irigasi Klas A Wilayah III, mengaku pihaknya telah melakukan survei dan menyampaikan laporan resmi kepada DPUPR Kabupaten Bogor.
“Kami dari UPT sudah mengajukan laporan ke Dinas PUPR. Bahkan pihak dinas juga telah meninjau lokasi. Untuk realisasinya, kami masih menunggu keputusan dari dinas. Mudah-mudahan bisa terealisasi tahun 2026,” ujarnya.
Kini, waktu terus berjalan, dan warga Banjarwaru masih menanti kepastian. Akankah DPUPR Kabupaten Bogor segera bertindak menyelamatkan lahan pertanian warga? Atau mereka harus terus berjuang sendiri melawan kekeringan dan pembiaran yang kian panjang? (mang uka)
