Oleh: Ridwan, M.Pd | Opini
berantas86neww | Sengketa batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terkait empat pulau strategis—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—akhirnya mencapai titik akhir. Ketegangan yang sempat memuncak dan mengguncang harmoni antardaerah ini kini berhasil diredam melalui keputusan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sebuah langkah tegas yang sekaligus menyelamatkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sengketa Lama, Ketegangan Baru
Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 25 April 2025 yang menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Sumatera Utara dinilai telah memicu kegaduhan. Pemerintah Aceh merespons keras, menyebut keputusan tersebut tidak berdasar dan mencederai sejarah serta bukti administratif yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat Aceh. Suara penolakan datang dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga elemen pemerintahan daerah.
Sengketa batas wilayah bukan persoalan teknis semata. Di dalamnya terkandung sensitivitas sosial, identitas kedaerahan, dan nilai historis yang membentuk jati diri masyarakat setempat. Dalam konteks ini, keputusan Kemendagri bukan hanya dianggap keliru, tetapi juga berpotensi mengganggu kerukunan dan persatuan antarwilayah di Indonesia.
Prabowo dan Ketegasan Kenegarawanan
Dalam situasi yang nyaris membelah dua provinsi bersaudara ini, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan berimbang. Ia tidak sekadar menjadi penengah, tetapi bertindak sebagai pengambil keputusan utama, setelah melihat seluruh aspek—sejarah, hukum, dan aspirasi rakyat.
Presiden akhirnya menetapkan bahwa keempat pulau tersebut adalah bagian dari wilayah Provinsi Aceh. Ini bukan semata-mata keputusan administratif, tetapi wujud dari kepemimpinan yang menempatkan keadilan, persatuan nasional, dan integritas wilayah sebagai prioritas utama.
Langkah Presiden ini juga menjadi penegasan bahwa sengketa wilayah antardaerah harus diselesaikan dengan pendekatan konstitusional, bukan melalui manuver politik atau kompromi yang mengabaikan fakta sejarah.
Kemendagri dan Tanda Tanya Publik
Keputusan awal Kemendagri dalam kasus ini mengundang pertanyaan. Mengapa lembaga yang seharusnya menjaga ketepatan batas wilayah malah mengeluarkan kebijakan yang memicu gejolak? Apakah ini sekadar kesalahan administrasi, atau terdapat agenda tertentu yang belum terungkap?
Di tengah meningkatnya kecurigaan publik, transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan. Keputusan yang menyangkut wilayah dan identitas daerah tidak boleh dibuat secara terburu-buru tanpa melibatkan kajian mendalam dan komunikasi intensif dengan seluruh pihak terkait.
Sengketa ini menjadi pengingat penting bahwa tata kelola pemerintahan harus dijalankan secara cermat dan tidak menyisakan celah untuk polemik berkepanjangan. Keutuhan NKRI adalah amanah yang tidak bisa dinegosiasikan.
Catatan Akhir: Pelajaran bagi Semua
Keputusan Presiden Prabowo dalam menyelesaikan sengketa pulau ini patut diapresiasi sebagai bentuk kenegarawanan yang konkret. Di tengah tantangan kebhinekaan dan dinamika otonomi daerah, keberanian untuk berpihak pada kebenaran dan keadilan menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan bangsa.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pelajaran bagi semua pemangku kepentingan: bahwa kebijakan publik harus berpijak pada data, fakta sejarah, dan semangat menjaga keutuhan bangsa. Tidak boleh ada kompromi terhadap kepentingan sempit yang mengorbankan persatuan.
Kini, setelah konflik mereda, harapan baru pun terbit. Semoga kita semua—pejabat, pemimpin daerah, dan rakyat—terus mengedepankan akal sehat, keadilan, dan semangat kebangsaan dalam setiap perbedaan yang ada. Karena sejatinya, Indonesia besar bukan karena wilayahnya luas, tapi karena persatuannya yang kokoh. ***
