berantas86news | Puncak BOGOR — Sebuah video yang diunggah oleh akun media sosial TikTok bernama KDM memicu perdebatan di kalangan warga dan aktivis sosial kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Video berdurasi singkat tersebut menampilkan kondisi arus lalu lintas jalur Puncak yang tampak lengang dan tidak macet, seolah menandakan keberhasilan penanganan lalu lintas saat libur nasional.
Namun, narasi video yang menggambarkan situasi lancar itu justru menuai kritik dari masyarakat setempat. Mereka menilai bahwa framing dalam video tidak mencerminkan realita di lapangan dan mengabaikan dampak sosial dari kebijakan peliburan angkot oleh kebijakan Gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, setiap tanggal merah dan akhir pekan.
Dalam sebuah grup WhatsApp warga, seorang anggota bernama Azi Setiawan dengan logat Sunda menyindir,
“Tanya na masyarakat jalur Puncak ulah nu keur arulin ka Puncak atuh, dasar Tim KDM ngaraco. Coba datangna jam 9-10 an ulah rek sajalur datangna, nya wajar geus kosong arus lalin na da arek one way.”
Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa situasi lengang terjadi karena pengambilan gambar dilakukan saat jalur diberlakukan satu arah (one way), bukan karena keberhasilan kebijakan transportasi.
Lebih keras, kritik datang dari Ketua Umum AMBS (Aliansi Masyarakat Bogor Selatan), Muhsin, yang mengatakan bahwa kebijakan peliburan angkot berdampak langsung pada mobilitas masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi.
“Pak Dadang tidak mewakili masyarakat Puncak, Cibedug, Pasir Muncang. Jalan lancar tapi masyarakat jadi korban. Jalan kaki sampai berkilo-kilo. Kalau sudah begini, tanggung jawab siapa, Pak Dadang?”
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut tidak melalui kajian mendalam:
“Seharusnya kebijakan itu dikaji terlebih dahulu karena masyarakat yang tidak punya kendaraan cukup banyak. Mereka bergantung pada angkot. Pemerintah harus ambil langkah solutif supaya masyarakat tidak terlantar di jalanan. Ibu-ibu pengajian sampai jalan kaki berkilo-kilo.”
Kecaman juga datang dari aktivis sosial setempat, Asep Suandri atau yang akrab disapa Iyong, yang menilai video KDM menyesatkan dan mengabaikan suara warga lokal:
“Kasih ta*** aja, yang perlu diwawancarai itu bukan pengunjung tapi pribumi yang jalan kaki dampak tidak ada angkot. Emang waktu itu pengunjung sedikit, lalin sepi. KAMI MENOLAK KERAS ADANYA PELIBURAN ANGKOT SAAT WEEKEND.”
Iyong juga mengancam akan melakukan aksi jika tidak ada kejelasan mediasi:
“Jika ini dilanjutkan tanpa mediasi yang jelas, mari kita gebregkeun deui. Itu program ABS—asal bapak senang. Kepala Dishub Dadang teu jelas.”
Hingga berita ini diturunkan, pernyataan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, melalui Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Dinas, Dadang Kosasih, kewat telpon seluler yang dihubungi media mengatakan akan siap memfasilitasi ketika ada keinginan dari masyarakat untuk bertemu gubernur untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi, terkait polemik yang mencuat di media sosial dan percakapan warga. Berbagai pihak mendesak adanya forum dialog antara pemerintah dan masyarakat terdampak, guna mencari solusi transportasi yang lebih inklusif dan tidak hanya berpihak pada kelancaran wisatawan, tetapi juga memperhatikan hak mobilitas warga lokal.
Redaksi mengajak pembaca untuk tetap kritis terhadap narasi di media sosial dan mendukung kebijakan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat luas. (mang uka)
