Berantas86News | Puncak Bogor, 1 Juni 2025 – Ketegangan terjadi di perempatan lampu merah gadog, Kabupaten Bogor, saat perwakilan Kang Dedi Mulyadi, Haji Mumu, bersama petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, melakukan peninjauan lapangan, Minggu (1/6/2025). Kunjungan ini bertujuan memantau distribusi kompensasi kepada sopir angkot terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat yang meliburkan operasional angkot di kawasan Cisarua dan Pasirmuncang setiap tanggal merah.
Namun, kunjungan tersebut justru berubah menjadi ajang penyaluran kekecewaan dari warga yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Warga menghadang rombongan dan menyampaikan protes secara terbuka.
Asep Suhandri, warga yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial, menyampaikan langsung keprihatinannya di hadapan Haji Mumu.
“Dampak dari peliburan angkot ini sangat terasa. Bahkan tadi saya mengantar warga yang jalan kaki karena kasihan. Kebijakan ini perlu dievaluasi, karena tidak semua masyarakat punya kendaraan pribadi. Mereka yang ekonominya pas-pasan jadi korban, hanya bisa jalan kaki atau naik ojek dengan ongkos mahal,” ujarnya.
Azet Basuni, perwakilan warga lainnya, mengusulkan alternatif solusi agar masyarakat tetap dapat dilayani tanpa mengganggu tujuan pengendalian lalu lintas.
“Kalau sopir angkot dapat kompensasi, masyarakat juga harus diperhatikan. Harusnya dibuat sistem bergilir, bukan diliburkan semua. Misalnya ada 100 angkot, dibagi 3 hari secara bergiliran. Ini akan mencegah masyarakat jadi korban, seperti saudara saya kemarin yang terpaksa jalan kaki,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kondisi lalu lintas akhir-akhir ini justru tidak membaik, meskipun angkot libur.
Protes juga datang dari Mang Iding, seorang aktivis masyarakat adat Puncak. Ia menyampaikan bahwa persoalan kemacetan di kawasan Puncak tidak bisa hanya diselesaikan dengan rekayasa lalu lintas semata, tetapi harus menyentuh akar masalah: infrastruktur.
“Sejak 1986 one way diterapkan, katanya sementara, tapi kenyataannya permanen. Puncak ini sudah terlalu lama ‘diperkosa keadaan’. Kita sudah pernah usulkan solusi lima titik kemacetan utama, tapi tak pernah benar-benar didengar.
Puncak itu butuh rekayasa infrastruktur, bukan cuma aturan. Gang-gang kecil jadi destinasi wisata, tapi aksesnya sempit. Di dalam macet, di luar mengular. Solusinya duduk bersama dan benahi lima titik krusial itu,” ujarnya lantang.
Lima titik kemacetan yang dimaksud antara lain:
1. Bottleneck depan starbuck pertigaan pasir muncang
2. Jembatan Gadog – Pasir Angin
3. Akses Masjid Mega Mendung
4. Jalan Hankam
5. Pasar Cisarua
Mang Iding juga menyinggung proyek perintis seperti Exciting Selatan dan Saiting Utara yang sempat digagas, namun belum terealisasi sepenuhnya.
Situasi di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan peliburan angkot tidak hanya berdampak pada sopir, tetapi juga masyarakat luas. Haji Mumu sendiri menampung seluruh aspirasi yang disampaikan dan berjanji akan menyampaikannya langsung kepada Kang Dedi Mulyadi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Warga berharap, kebijakan yang diambil ke depan benar-benar mempertimbangkan kondisi riil masyarakat bawah, agar tidak terjadi ketimpangan perlakuan antara pelaku transportasi dan pengguna jasa angkot.
“Kaji ulang, dengarkan suara rakyat. Jangan sampai kebijakan ini terus jadi sumber kegaduhan di Puncak,” pungkas Azet Basuni.
Diakhir dialog haji mumu selaku wakil dari kang dedi mulyadi menyampaikan bahwa ini akan di sampaikan kepada KDM dan siap memfasilitasi pertemuan warga dengan kdm. (mang uka)
