berantas86news | BOGOR – Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika demokrasi yang berkembang belakangan ini. AMBS juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
Ketua Umum AMBS Muhsin, S.IP., mengatakan perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut tidak semestinya menjadi alasan bagi masyarakat untuk terpecah dalam kelompok-kelompok yang saling berhadapan.
“AMBS mengajak, mari bersama-sama kita membangun dan memperkuat persatuan nasional,” kata Muhsin dalam jumpa pers di Sekretariat AMBS, Gadog, Megamendung, Kabupaten Bogor, Kamis (21/8/2026).
Menurut Muhsin, cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bebas dari korupsi hanya dapat dicapai melalui kerja bersama seluruh elemen bangsa. Karena itu, kepentingan kebangsaan dinilai harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan kedaerahan.
Tolak Provokasi dan Politik Pecah Belah
AMBS menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional sebagai fondasi dalam keberlanjutan pembangunan. Kritik terhadap pemerintah dan kebijakan negara, menurut Muhsin, tetap memiliki tempat dalam sistem demokrasi, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak mengarah pada upaya memecah belah masyarakat.
“AMBS menegaskan, persatuan nasional adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan bangsa. Perbedaan pendapat dan kritik terhadap kebijakan adalah hal yang sehat, namun harus tetap berpijak pada semangat kebangsaan yang satu, bukan memecah rakyat dalam kubu-kubu yang saling curiga,” ujarnya.
Dia juga mengajak masyarakat untuk menyikapi berbagai informasi yang beredar secara kritis. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menjadi bagian dari penyebaran provokasi maupun informasi yang dapat memperkeruh situasi.
Muhsin menilai mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi. Mereka, kata dia, dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan penyelenggara negara melalui penyampaian kritik yang konstruktif.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjadi jembatan penyambung aspirasi rakyat dengan penyelenggara negara secara elegan. Jangan sampai aksi penyampaian aspirasi justru memperkeruh suasana dengan narasi yang konfrontatif,” katanya.
Dorong Aspirasi Disampaikan melalui Jalur Konstitusional
AMBS juga mendorong agar berbagai tuntutan masyarakat, termasuk agenda pemberantasan korupsi, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, serta penegakan hukum yang berkeadilan, terus disuarakan melalui mekanisme demokrasi dan jalur konstitusional.
“Kami mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menyalurkan tuntutan pemberantasan korupsi, termasuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan penegakan hukum yang berkeadilan melalui forum-forum resmi, audiensi legislatif, dan mekanisme partisipasi publik yang telah tersedia sebagai wujud kedewasaan berdemokrasi,” ungkap Muhsin.
Dia menegaskan, seruan menjaga persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Sebaliknya, perbedaan pendapat tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi, selama disampaikan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan tidak menggunakan kekerasan maupun ancaman.
“Persatuan bukan berarti keseragaman pendapat. Persatuan adalah kesediaan seluruh anak bangsa untuk berjuang bersama demi tujuan yang sama,” tuturnya.
AMBS berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga suasana yang kondusif, menghindari tindakan saling mengancam maupun provokasi, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan.
“Marilah kita bersatu untuk Indonesia yang bersih, berdaulat, dan bermartabat, tanpa saling mengancam maupun merusak sesama komponen bangsa,” pungkas Muhsin. (MU)
