Berantas86news | Bogor – Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tertanggal 23 Juni 2025 dengan Nomor 400.3.5/582 -Sekre. telah menggegerkan dunia pendidikan. Isinya jelas dan tegas: larangan bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan satuan pendidikan formal dan nonformal jenjang PAUD, SD, dan SMP se-Kabupaten Bogor untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun, seperti uang, bingkisan, parsel, atau hadiah lainnya, terutama saat penyerahan rapor atau ijazah.
Langkah ini, yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertujuan mulia: menjaga integritas dan mencegah praktik gratifikasi di lingkungan pendidikan. Setiap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas, dapat dianggap sebagai suap. Satuan pendidikan juga diwajibkan menginformasikan kebijakan ini kepada orang tua/wali murid secara tertulis maupun lisan.
Namun, di balik niat baik ini, tersimpan sebuah dilema pelik yang dihadapi para guru. Penolakan pemberian, terutama dari orang tua/wali murid yang berniat tulus sebagai bentuk terima kasih atau apresiasi, seringkali berbenturan dengan aspek kemanusiaan dan bahkan pandangan agama.
Perspektif Islam: Antara Hadiah, Gratifikasi, dan Hati Nurani
Dalam Islam, konsep pemberian memiliki makna yang luas, mulai dari sedekah, hibah, hingga hadiah. Hadiah, dalam ajaran Islam, adalah sesuatu yang dianjurkan, selama diberikan dengan niat tulus tanpa mengharapkan balasan tersembunyi yang merugikan pihak lain. Rasulullah SAW sendiri menerima hadiah dan membalasnya. Menolak pemberian dari sesama Muslim, bahkan, dapat menyinggung perasaan dan dianggap menolak rezeki dari Allah SWT, terutama jika pemberian itu tidak diminta atau diharapkan.
Namun, Islam juga dengan tegas melarang gratifikasi yang berpotensi menjadi suap. Gratifikasi yang diterima oleh pejabat atau orang yang memiliki otoritas dapat masuk kategori suap jika ada maksud tersembunyi di baliknya. Dalam konteks ini, “hadiah bagi para pegawai adalah ghulul (yakni, barang curian dari harta rampasan perang)”, seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Allah SWT juga melaknat pemberi suap dan penerima suap. Para ahli tafsir bahkan menyebutkan bahwa makna harta yang haram dalam Al-Qur’an termasuk suap, sogokan, dan gratifikasi.
Inilah titik dilema bagi seorang guru Muslim. Di satu sisi, ia dianjurkan untuk tidak menolak pemberian tulus dari sesama Muslim demi menjaga silaturahmi dan menghargai niat baik. Di sisi lain, sebagai pendidik yang memiliki amanah, ia wajib menghindari segala bentuk gratifikasi yang dapat diindikasikan sebagai suap, sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
Sisi Kemanusiaan: Menolak Pemberian dengan Hati-Hati
Secara kemanusiaan, menolak pemberian, apalagi dari orang yang berniat baik, bukanlah hal yang mudah. Masyarakat Indonesia umumnya memiliki budaya “sungkan” atau tidak enak hati untuk menolak. Penolakan bisa menimbulkan perasaan tersinggung atau sakit hati pada pihak pemberi, bahkan berpotensi merusak hubungan baik yang telah terjalin.
Orang tua/wali murid, dalam banyak kasus, memberikan bingkisan atau hadiah sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas dedikasi guru dalam mendidik anak-anak mereka. Niatnya murni, bukan untuk “menyuap” atau mendapatkan perlakuan istimewa. Menjelaskan larangan ini dengan lugas namun tetap sopan menjadi tantangan tersendiri bagi para guru.
Meskipun demikian, ada cara untuk menolak pemberian secara halus dan sopan tanpa melukai perasaan. Memberikan alasan yang logis dan jelas, menunjukkan rasa hormat pada niat baik pemberi, menggunakan bahasa tubuh yang mencerminkan ketulusan, dan memberikan penjelasan yang bijak dapat membantu meminimalkan kesalahpahaman dan kekecewaan.
Penyeimbang Antara Integritas dan Empati
Surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ini merupakan langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan integritas di sektor pendidikan. Namun, penting bagi seluruh pihak, baik guru, orang tua/wali murid, maupun pembuat kebijakan, untuk memahami bahwa penegakan aturan ini memerlukan keseimbangan antara integritas dan empati.
Sosialisasi yang intensif dan edukasi yang mendalam tentang perbedaan antara hadiah yang tulus dan gratifikasi yang berpotensi suap, baik dari perspektif hukum maupun agama, menjadi krusial. Guru perlu dibekali kemampuan untuk menolak dengan cara yang bijaksana dan penuh hormat, sehingga niat baik pemberi tetap dihargai tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, integritas pendidikan dapat terjaga, dan hubungan baik antara sekolah, guru, dan orang tua/wali murid tetap harmonis. ***
