CIBINONG | berantas86news – Pemerintah Kabupaten Bogor tancap gas di awal 2025! Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara resmi membuka Gebyar Administrasi Kependudukan (Adminduk) 2025 yang dirangkaikan dengan peresmian Gerai Pelayanan Publik (GPP) di wilayah Bogor Barat, tepatnya di Gedung E RSUD Leuwiliang, Senin (27/5/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Rudy menekankan pentingnya inovasi dan pemerataan layanan adminduk hingga menjangkau pelosok desa dan daerah perbatasan.
“Gebyar Adminduk ini bukan sekadar pelayanan dokumen kependudukan, tapi bentuk nyata kolaborasi dan inovasi dalam membangun Kabupaten Bogor bersama-sama,” tegas Rudy.
Pelayanan Menjangkau 40 Kecamatan, Wujudkan Pemerataan
Kabupaten Bogor dengan luas wilayah mencakup 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, menghadapi tantangan besar dalam menghadirkan pelayanan yang merata. Oleh karena itu, Rudy mengumumkan komitmen menambah layanan cetak KTP di seluruh kecamatan sepanjang tahun 2025.
“Kami ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan. Tidak boleh ada warga yang kesulitan hanya karena akses lokasi,” ujarnya.
Ia juga meminta dukungan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk menambah kuota blanko KTP dan KK, agar program jemput bola berjalan lancar tanpa hambatan logistik.
Peresmian GPP Leuwiliang, Langkah Strategis untuk Wilayah Barat
Acara juga ditandai dengan peresmian Gerai Pelayanan Publik (GPP) di RSUD Leuwiliang, sebagai model perluasan layanan di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Rudy menargetkan pembentukan GPP di seluruh titik strategis, mencakup wilayah Bogor Barat, Timur, Tengah, Utara, dan Selatan, sehingga masyarakat bisa mengurus dokumen tanpa harus ke Cibinong.
Siloka dan 435 Titik Pelayanan Online: Kolaborasi Digitalisasi Adminduk
Pemkab Bogor juga meluncurkan Sistem Layanan Online Kependudukan (Siloka) dan memperluas jaringan pelayanan ke 435 kantor desa dan kelurahan, sebagai wujud dari integrasi pelayanan berbasis teknologi dan kemitraan lintas sektor.
“Digitalisasi pelayanan bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kami ingin masyarakat bisa mengakses layanan dari mana pun,” kata Rudy.
Dukungan Pusat: Kabupaten Bogor Jadi Barometer Nasional
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengapresiasi semangat pelayanan yang ditunjukkan Kabupaten Bogor. Ia menegaskan bahwa dengan jumlah penduduk mencapai 5,89 juta jiwa, Bogor adalah wilayah strategis secara nasional.
“Jika masalah Adminduk di Kabupaten Bogor bisa diselesaikan, maka hampir 18% masalah Adminduk nasional terselesaikan juga,” ungkap Teguh.
Ia juga memastikan, pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh agar pelayanan kependudukan di daerah tetap berjalan optimal.
Penutup: Pelayanan Publik Proaktif, Rakyat Terlayani
Gebyar Adminduk 2025 menjadi bukti bahwa pelayanan publik kini bergerak lebih cepat, lebih dekat, dan lebih proaktif. Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan komitmen kuat untuk “menjemput bola”, hadir di tengah rakyat, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam hak-hak kependudukan mereka.
“Pemerintah wajib hadir. Tidak hanya memperbanyak titik layanan, tapi juga memastikan seluruh masyarakat dilayani dengan baik,” tutup Rudy dengan penuh semangat.
