Penulis: Aldi Ferdiansyah (Sekretaris Umum HMI Cabang Bogor)
berantas86news | Langkah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam menyelesaikan sengketa empat pulau yang diperebutkan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mendapat apresiasi luas. Keputusan tersebut dinilai sebagai wujud keberanian politik dan kepemimpinan tegas dalam menuntaskan konflik administratif yang telah berlarut-larut tanpa kejelasan.
Empat pulau yang menjadi sumber sengketa—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—akhirnya secara resmi ditetapkan masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh. Keputusan ini diambil setelah melalui proses panjang yang melibatkan rapat terbatas bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan berbagai pihak terkait. Presiden Prabowo menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada kajian menyeluruh serta dokumen legal yang sah dan akurat, sehingga tidak menyisakan ruang untuk polemik berkepanjangan.
Lebih dari sekadar keputusan administratif, langkah ini menjadi preseden penting dalam tata kelola negara. Konflik batas wilayah bukan perkara sepele. Sebaliknya, batas wilayah adalah fondasi penting bagi kedaulatan administratif, pemerataan anggaran, perlindungan aset negara, serta kelancaran pembangunan nasional.
Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, masih terdapat lebih dari 1.500 kasus sengketa batas wilayah di seluruh Indonesia, mulai dari antarprovinsi, antarkabupaten, hingga antardesa. Persoalan ini kerap memicu ketegangan sosial, mengganggu pelayanan publik, bahkan menghambat jalannya proyek strategis nasional. Dalam konteks inilah, keputusan Presiden Prabowo menjadi sinyal tegas bahwa negara tidak boleh membiarkan konflik seperti ini terus berlarut.
Pemerintah daerah di seluruh Indonesia harus menjadikan keputusan ini sebagai momentum untuk segera melakukan audit batas wilayah secara menyeluruh. Audit batas tidak hanya menyangkut aspek teknis pemetaan, tetapi juga menyangkut legalitas historis, identitas kewilayahan, serta kejelasan administratif. Kerja sama lintas lembaga—terutama antara pemerintah daerah, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian teknis lainnya—sangat penting guna memastikan setiap batas wilayah memiliki landasan hukum dan data geospasial yang akurat serta mutakhir.
Penggunaan teknologi pemetaan seperti citra satelit, drone, dan sistem informasi geografis (GIS) harus dioptimalkan. Namun demikian, proses ini tidak boleh melupakan peran partisipatif masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Aspirasi lokal, nilai historis, dan legitimasi sosial merupakan bagian penting dari proses validasi batas wilayah.
Penyelesaian kasus sengketa Aceh–Sumut telah menunjukkan bahwa apabila pemerintah memiliki keberanian politik, data yang kuat, dan niat baik, maka konflik tapal batas bisa diselesaikan secara cepat dan bermartabat. Untuk itu, pemerintah daerah tidak boleh menunggu konflik meledak baru kemudian bertindak. Audit batas wilayah harus dimulai dari sekarang sebagai langkah preventif, bukan reaktif.
Lebih dari itu, upaya ini merupakan bagian dari penguatan otonomi daerah dan peneguhan integritas tata kelola pemerintahan. Setiap daerah membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan pembangunan, mengelola anggaran, dan melindungi asetnya. Ketidakjelasan batas hanya akan menciptakan ketimpangan dan membuka ruang bagi konflik yang mengganggu stabilitas.
Keputusan Presiden Prabowo merupakan langkah strategis yang tidak hanya menyelesaikan satu kasus, tetapi menjadi teladan bahwa negara harus hadir secara konkret dan tegas dalam urusan batas wilayah. Semangat penyelesaian ini harus dijadikan energi baru bagi para kepala daerah untuk bergerak cepat menertibkan administrasi kewilayahannya masing-masing.
Audit batas wilayah bukan sekadar teknokratisasi peta. Ia adalah instrumen keadilan spasial, penjaga integritas pemerintahan, dan penyangga utama pembangunan nasional yang berkeadilan. Kini saatnya daerah bertindak, sebelum ketidakjelasan menjadi bara yang memecah persatuan. ***
