berantas86news | PUNCAK, BOGOR — PT Bina Alam Permai (BAP), perusahaan yang dikenal aktif dalam pelestarian lingkungan dan penanaman pohon, secara mandiri melakukan pembongkaran terhadap sejumlah inventaris dan fasilitas bangunan miliknya pada Senin, 28 Juli 2025. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 774 Tahun 2025 tentang Sanksi Administratif.
Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dari komitmen PT BAP dalam mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga keberlangsungan ekosistem di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Sejak tahun 2002–2003, PT BAP telah berperan aktif menciptakan kemandirian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya melakukan edukasi kepada masyarakat, PT BAP juga konsisten menjalankan program penanaman pohon secara berkala. Penanaman tersebut menjadi prioritas utama perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan alam.
Selain bergerak di bidang lingkungan, PT BAP juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, sejalan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang mengedepankan kemudahan berusaha serta keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional.
Namun demikian, pembongkaran ini dinilai sebagian pihak sebagai bentuk kemunduran dalam semangat kolaboratif pelestarian lingkungan. Santi Chintya Dewi, S.H., dari Social Justice Defenders, menyayangkan bahwa langkah administratif tersebut belum diiringi dengan solusi strategis dari Kementerian Lingkungan Hidup.
“Seharusnya kementerian tidak hanya fokus pada penghancuran atau penindakan, tetapi juga hadir memberikan solusi baik secara pemikiran maupun materiil bagi para pelaku dan aktivis lingkungan yang telah menunjukkan komitmennya,” ujar Santi.
Ia menekankan pentingnya pembentukan wadah kolaboratif antara pemerintah dan pemerhati lingkungan agar upaya pelestarian alam tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar menciptakan dampak positif secara menyeluruh.
“Isu lingkungan bukan hanya soal menindak, tetapi bagaimana menciptakan harmoni dan sinergi antara regulasi, masyarakat, dan dunia usaha,” tambahnya.
Pembongkaran mandiri oleh PT BAP menjadi simbol dualitas dalam kebijakan lingkungan: antara ketaatan terhadap aturan dan kebutuhan untuk mengapresiasi gerakan masyarakat yang pro-lingkungan. Ke depan, publik berharap adanya pendekatan yang lebih progresif dan inklusif dari pemerintah, agar cita-cita pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan pembangunan berkelanjutan. (mang uka)
