berantas86news | Ciawi, 7 Oktober 2025 – Sebanyak delapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025 di Aula Kecamatan Ciawi, Selasa (7/10/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, H. Wawan Haikal Kurdi dari Fraksi Partai Golkar.
Dari total sepuluh anggota DPRD Dapil 3, dua anggota dari Fraksi PDI Perjuangan dan PKB diketahui melaksanakan reses secara mandiri di wilayah masing-masing. Meski demikian, kegiatan di Ciawi berlangsung khidmat dan penuh antusiasme, dihadiri berbagai unsur masyarakat dari berbagai lapisan.
Acara dibuka oleh Plt Camat Ciawi, Denny Kuswara, yang menyampaikan apresiasi kepada para anggota dewan atas pelaksanaan kegiatan reses di wilayahnya. Denny melaporkan bahwa peserta kegiatan terdiri dari para kepala desa, kepala Puskesmas, kepala UPT, ketua MUI, KNPI, RSUD Ciawi, serta pengurus partai politik tingkat kecamatan.
“Kami berterima kasih atas kehadiran para anggota DPRD Kabupaten Bogor. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi langsung dari masyarakat kepada para wakilnya di parlemen daerah,” ujar Denny Kuswara.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, H. Wawan Haikal Kurdi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) yang akan berjalan penuh pada tahun 2026. Ia menyebut program ini lebih mudah diakses dibanding BPJS reguler dan membutuhkan dukungan dari seluruh kepala desa serta masyarakat.
“Program UHC ini harus kita dukung bersama. Dengan UHC, masyarakat tidak perlu lagi khawatir soal akses layanan kesehatan karena sistemnya jauh lebih mudah dibanding BPJS reguler. Ini komitmen yang akan terus dijalankan hingga tuntas,” tegas Wawan.
Lebih lanjut, Wawan mengungkap bahwa anggaran Kabupaten Bogor mencapai Rp12 triliun, menjadikannya salah satu daerah dengan kapasitas fiskal terbesar di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung aspirasi masyarakat terkait pemekaran wilayah seperti Bogor Timur dan Bogor Barat, serta rencana kajian resmi untuk pemekaran Bogor Selatan yang akan segera dilakukan.
“Kita ingin agar pembangunan di Kabupaten Bogor lebih merata. Karena itu, kajian pemekaran wilayah seperti Bogor Selatan akan segera kita dorong. Kami harap para kepala desa bisa mendukung prosesnya,” jelasnya.
Selain itu, Wawan juga mengingatkan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara desa dan pemerintah daerah menjelang pembahasan RAPBD 2026, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Kita ingin agar semua program bisa berjalan efektif. Jangan sampai ada duplikasi kegiatan antara kabupaten dan desa, karena ini menyangkut efisiensi anggaran,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Wawan berharap agar berbagai program prioritas pembangunan, terutama di wilayah Kecamatan Ciawi, dapat segera direalisasikan tanpa harus menunggu momentum politik seperti pemilu.
“Kita ingin pembangunan berjalan terus, tanpa harus menunggu tahun politik. Karena masyarakat butuh hasil nyata, bukan janji,” tutupnya.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, Kepala Desa Cileungsi, Baban Subandi, turut memberikan masukan penting terkait perencanaan dan kebutuhan di tingkat desa. Ia menyoroti perlunya kejelasan dalam dokumen perencanaan daerah agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan, serta mendesak agar masalah keterbatasan lahan segera mendapat perhatian.
“Seperti yang sudah kami sampaikan, kami berharap nantinya dalam perbup bisa ada kejelasan agar tidak menimbulkan kerancuan. Yang terakhir, sampai saat ini masih belum ada titik temu terkait pengadaan lahan,” ujar Baban.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hampir seluruh desa menghadapi kendala serupa dalam hal ketersediaan lahan, terutama untuk pengelolaan sampah dan fasilitas umum lainnya.
“Kami para Kepala Desa berharap, ketika ada program seperti penanggulangan sampah, bisa juga difasilitasi dalam hal penyediaan lahan. Karena faktanya hampir di semua desa terkendala lahan. Kami juga berharap anggaran kabupaten bisa mengakomodasi kebutuhan pengadaan lahan, termasuk untuk lahan pemakaman yang semakin sempit,” tambahnya.
Kegiatan reses ini ditutup dengan dialog interaktif antara para anggota DPRD dan peserta. Sejumlah isu yang mencuat antara lain penguatan layanan kesehatan, pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan lahan publik.
Melalui kegiatan reses ini, para anggota dewan berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam pembahasan kebijakan dan program kerja Pemerintah Kabupaten Bogor ke depan, agar pembangunan di wilayah Dapil 3 — meliputi Kecamatan Ciawi, Megamendung, Cisarua, Caringin, Cigombong, Tamansari, Cijeruk dan Ciomas — semakin merata dan berkeadilan. (mang uka)
