berantas86news | BOGOR – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor, Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (5/2/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pengadaan videotron, mikrofon, dan sistem tata suara (sound system) senilai Rp100-120 miliar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor.
Rencana pengadaan tersebut diketahui bersumber dari mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2026. Dalam aksinya, massa menilai kebijakan tersebut tidak memiliki urgensi dan tidak sejalan dengan kebutuhan strategis daerah.
Ketua RMB, Mahdi, menegaskan bahwa pengadaan videotron dan perangkat pendukungnya tidak mencerminkan skala prioritas pembangunan yang berpihak pada kepentingan publik, khususnya di sektor olahraga.
“Rencana pengadaan videotron, mikrofon, dan sound system ini kami nilai tidak memiliki urgensi serta tidak sejalan dengan kebutuhan strategis sektor olahraga maupun kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Mahdi dalam orasinya.
Menurutnya, persoalan utama dari rencana tersebut bukan semata-mata besarnya anggaran, melainkan kesalahan dalam menetapkan prioritas penggunaan dana publik. Ia menekankan bahwa Pokir DPRD seharusnya menjadi instrumen penyaluran aspirasi masyarakat yang berdampak langsung, rasional, dan strategis.
“Penempatan pengadaan videotron sebagai program prioritas justru mencerminkan penyimpangan dari prinsip penganggaran berbasis kebutuhan dan kebermanfaatan publik,” lanjutnya.
RMB menilai, di sektor olahraga sendiri Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti lemahnya sistem pembinaan atlet, belum optimalnya kesejahteraan atlet, serta keterbatasan sarana dan prasarana olahraga.
“Pembangunan prestasi olahraga tidak dapat dicapai melalui proyek simbolik, tetapi melalui investasi jangka panjang yang menyentuh langsung kebutuhan atlet dan ekosistem pembinaannya,” kata Mahdi.
Selain sektor olahraga, RMB juga menyoroti masih banyaknya kebutuhan publik lain yang dinilai lebih mendesak, seperti penerangan jalan di wilayah pelosok, peningkatan infrastruktur pendidikan, serta pemenuhan sarana kesehatan.
Menurut RMB, penerangan jalan memiliki korelasi langsung dengan keamanan, keselamatan, dan produktivitas masyarakat. Sementara itu, infrastruktur pendidikan dan fasilitas kesehatan merupakan fondasi utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bogor.
“Kedua sektor tersebut memiliki urgensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pengadaan videotron yang dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Mahdi.
Dalam tuntutannya, RMB mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, transparan, dan akuntabel terhadap rencana pengadaan videotron, mikrofon, dan sound system melalui Pokir DPRD yang dilaksanakan oleh Dispora Kabupaten Bogor.
Selain itu, RMB menuntut pembatalan pengadaan tersebut dan meminta agar anggaran dialihkan untuk pembinaan atlet, peningkatan kesejahteraan atlet, serta pengembangan sarana dan prasarana olahraga.
RMB juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap rencana pengadaan tersebut guna memastikan tidak adanya penyimpangan, konflik kepentingan, maupun pelanggaran hukum.
Tak hanya itu, massa aksi mendesak DPRD Kabupaten Bogor untuk mengembalikan mekanisme Pokir pada esensi awalnya sebagai instrumen penyaluran aspirasi rakyat yang objektif, rasional, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan kepentingan politik praktis.
Mahdi menegaskan bahwa anggaran hingga Rp120 miliar tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pemasangan lampu penerangan jalan di pelosok Kabupaten Bogor, pengadaan mebel sekolah, pemenuhan alat kesehatan di puskesmas, serta kebutuhan infrastruktur publik lainnya.
“Kami akan melakukan aksi lanjutan pekan depan apabila seluruh tuntutan ini tidak ditindaklanjuti. Aksi lanjutan tersebut akan kami lakukan selama satu minggu penuh,” pungkas Mahdi. (***)
