berantas86news | Suasana Reses Anggota DPRD Dapil 3, di aula Kecamatan Ciawi pagi itu terasa hangat ketika Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, H. Wawan Haikal Kurdi, berbicara di hadapan para kepala desa, tokoh masyarakat, dan jajaran pemerintah kecamatan. Dengan gaya khasnya yang lugas dan santai, ia menyampaikan dua isu penting yang tengah menjadi perhatian publik: program Universal Health Coverage (UHC) dan kajian pemekaran wilayah Bogor Selatan.
“Padahal sudah ada program UHC. Program ini sangat mudah dibanding BPJS reguler,” ujar Wawan membuka sambutannya. “Tapi tentu perlu dukungan dari teman-teman kepala desa. Bupati dan Wakil Bupati sudah berkomitmen menjalankan UHC secara penuh di tahun 2026.”
Program UHC yang dimaksud akan memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor mendapatkan jaminan kesehatan tanpa harus terbebani iuran bulanan. Wawan menyebut, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.
Tak hanya soal kesehatan, Wawan juga menyinggung wacana pemekaran wilayah Kabupaten Bogor, yang belakangan kembali mencuat. Ia mengakui adanya aspirasi dari masyarakat Bogor Timur dan Bogor Barat untuk membentuk daerah otonomi baru.
“Sekarang masyarakat Bogor Timur ingin memisahkan diri, Bogor Barat juga. Lalu Bogor Selatan kapan?” ujarnya disambut tawa ringan para peserta reses. Namun, Wawan menegaskan bahwa upaya pemekaran harus dilandasi kajian ilmiah yang matang, bukan sekadar dorongan politik sesaat.
“Saya hanya menyampaikan informasi. Insyaallah, bersama para kepala desa, saya akan merancang kajian yang benar-benar mendalam. Jadi nanti kalau ada tim yang datang ke desa-desa untuk pengumpulan data, mohon dibantu saja. Ini penting untuk menilai kelayakan Bogor Selatan menjadi daerah otonomi baru,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Wawan juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang tengah sulit akibat dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyegelan sejumlah tempat usaha di wilayah Bogor. Ia menilai, kebijakan yang diambil kementerian seharusnya lebih mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat di daerah.
“Seharusnya Menteri Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini lengkap kok dinasnya. Jangan sedikit-sedikit langsung pasang segel,” tegasnya.
Wawan menambahkan, dalam situasi di mana banyak masyarakat dirumahkan dan jam kerja dikurangi, kebijakan pusat harus lebih berpihak pada rakyat kecil.
“Bayangkan, dalam kondisi seperti ini masyarakat banyak yang sudah dirumahkan, jam kerjanya dikurangi. Kalau saya berbicara sebagai tokoh masyarakat, ya seharusnya pemerintah pusat lebih melihat kondisi eksisting yang sudah ada. Kalau memang ada pelanggaran izin, jangan langsung ditutup, tapi dibenahi dan diarahkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi program antara desa dan pemerintah daerah, terutama menjelang pembahasan RAPBD 2026. Ia tidak ingin terjadi tumpang tindih kewenangan antara program desa dan program kabupaten.
“Kita akan marathon hari ini karena sebentar lagi akan menghadapi RAPBD 2026. Harus jelas mana yang menjadi kewenangan desa dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” katanya.
Menutup sambutannya, Wawan berpesan agar semua pihak tetap menjaga kekompakan dan mendukung setiap proses pembangunan daerah. Ia berharap Kecamatan Ciawi bisa menjadi contoh dalam kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
“Saya ingin nanti sesi tanya jawab bisa langsung saja supaya lebih santai. Terima kasih atas kehadirannya, semoga diskusi hari ini membawa manfaat bagi kita semua,” tutupnya sambil tersenyum. (mang uka)
