berantas86news | Banjarbaru (Kalsel), 20 April 2025 – Aroma tak sedap diduga kuat menyelimuti pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dengan dana hibah fantastis senilai Rp32,4 miliar yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, kini muncul sorotan tajam terkait pengelolaan anggaran tersebut. Watch Relation of Corruption (WRC) Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (PAN RI) Korwil Kalsel secara resmi mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan penyimpangan dan korupsi yang melibatkan dana publik ini.
Dalam surat bernomor 25005/Dumas Kejagung/WRC Divkum/IV/25, WRC PAN RI mengungkapkan sejumlah kejanggalan yang mencolok. Salah satunya adalah sisa dana yang dikembalikan ke kas daerah hanya sebesar Rp143 juta, dari total anggaran Rp32,4 miliar. Hal ini bertolak belakang dengan informasi yang sebelumnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Tanah Bumbu, di mana disebutkan bahwa sisa dana mencapai Rp350 juta. Pertanyaan besar pun muncul: ke mana hilangnya selisih ratusan juta rupiah tersebut?
“Kami mencium indikasi kuat adanya praktik mark-up dan pengelolaan dana yang jauh dari prinsip efisiensi. Pilkada di Tanah Bumbu hanya diikuti satu pasangan calon dan digelar di 550 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, anggarannya nyaris habis? Ini patut dipertanyakan!” tegas Kepala Divisi Hukum WRC PAN RI Korwil Kalsel, Adv. H. Dede Supardi, S.H, CPM.
WRC PAN RI bahkan melakukan perbandingan mencolok dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tanah Laut. Di sana, meskipun jumlah TPS lebih banyak yakni 572 titik, KPU hanya menghabiskan Rp16,3 miliar dari total Rp31,6 miliar dana hibah. Yang lebih mengesankan, mereka berhasil mengembalikan Rp15,3 miliar ke kas negara. Perbandingan ini semakin menegaskan adanya dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran Pilkada di Tanah Bumbu.
“Jelas ada yang tidak beres. Kami mendesak Kejati Kalsel segera turun tangan dan membuka penyelidikan secara objektif dan transparan. Ini bukan sekadar angka dalam laporan keuangan—ini soal integritas demokrasi dan kepercayaan rakyat!” tandas Dede.
WRC PAN RI menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum ini hingga tuntas. Mereka tidak ingin aparat penegak hukum dinilai abai terhadap potensi skandal keuangan yang melibatkan uang negara. “Jangan biarkan keadilan dikubur dalam diam. Kami akan terus mengawasi dan mendesak penindakan tegas. Rakyat menanti kebenaran dan transparansi,” ujar Dede penuh semangat.
Surat desakan yang dikirimkan juga ditembuskan ke Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, serta Dewan Pimpinan Pusat WRC PAN RI di Jakarta. Hal ini menunjukkan keseriusan pengawasan dari pusat hingga daerah, serta harapan untuk mengungkap kebenaran terkait dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara dan mencederai proses demokrasi.
Dengan adanya desakan ini, masyarakat berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik serta menjaga integritas pemilihan umum di Indonesia. red
