berantas86news | Cisarua, 9 Oktober 2025 — Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, H. Mulyadi, turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Kehadiran legislator asal Dapil Kabupaten Bogor itu dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang I Tahun 2025 yang digelar di Hotel Rizen Cisarua, Kamis (9/10/2025).
Dalam pertemuan yang dihadiri tokoh masyarakat, pelaku usaha wisata, serta perwakilan pemerintah daerah tersebut, H. Mulyadi menyoroti dampak kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dinilai kurang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Saya datang ke sini karena banyak laporan dari masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan penutupan usaha tanpa kajian mendalam. Kalau sampai rakyat kehilangan pekerjaan karena kebijakan pusat, saya wajib turun tangan,” ujar Mulyadi dalam sambutannya.
Menurut Mulyadi, sejumlah pelaku usaha di kawasan Puncak dan sekitarnya mengeluhkan kebijakan penyegelan dan penutupan tempat usaha yang dinilai dilakukan secara tergesa-gesa. Akibatnya, ribuan pekerja sektor pariwisata, kuliner, dan perdagangan kecil kehilangan pekerjaan.
“Kebijakan lingkungan hidup seharusnya berpihak kepada rakyat. Kalau tujuannya menjaga alam, kita semua setuju. Tapi jangan sampai masyarakat dikorbankan. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan menambah beban rakyat,” tegasnya.
Politisi yang kini duduk di Komisi XI DPR RI itu juga menegaskan bahwa dirinya akan membawa aspirasi tersebut ke Senayan untuk dibahas bersama kementerian terkait, termasuk KLHK dan Kementerian Keuangan.
“Reses bukan masa libur bagi anggota DPR, tapi waktu untuk memindahkan ruang kerja ke daerah. Aspirasi warga yang terdampak ini akan saya bawa ke rapat di Senayan agar kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada rakyat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mulyadi mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan, investasi yang taat aturan dan ramah lingkungan harus didukung, namun tindakan terhadap perusahaan ilegal yang merusak alam juga tetap perlu dilakukan.
“Kalau ada perusahaan yang tidak punya izin, merusak lingkungan, tentu harus ditindak. Tapi kalau ada investor yang tertib, membuka lapangan kerja, membangun fasilitas umum, dan memberi manfaat bagi masyarakat, maka pemerintah justru harus memberikan dukungan,” jelasnya.
Mulyadi juga menyampaikan empatinya kepada warga yang kehilangan pekerjaan, terutama di sektor pariwisata dan UMKM. Ia berjanji akan mengupayakan program pemberdayaan ekonomi rakyat serta mendorong pembukaan lapangan kerja baru melalui kemitraan antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
“Saya datang bukan sekadar membawa janji, tapi membawa komitmen. Saya ingin pastikan masyarakat Puncak dan Bogor Selatan kembali bangkit, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi keadilan kebijakan,” ujar Mulyadi disambut tepuk tangan peserta reses.
Kegiatan reses tersebut juga menjadi wadah dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat. Berbagai aspirasi terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga dampak sosial dari kebijakan lingkungan hidup disampaikan langsung oleh warga kepada H. Mulyadi.
Acara ditutup dengan komitmen Mulyadi untuk menyusun notulensi resmi hasil reses sebagai dasar pengajuan audiensi ke kementerian terkait.
“Insya Allah, semua aspirasi yang saya serap hari ini akan saya bawa ke Senayan. Saya tidak mau rakyat saya di Bogor kehilangan pekerjaan hanya karena kebijakan yang tidak berpihak,” pungkasnya. (mang uka)
