berantas86news | Ciawi Bogor – Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kecamatan Ciawi mengemuka dalam agenda Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) III Masa Sidang III Tahun 2025-2026 yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Ciawi, Rabu (15/7/2026).
Reses tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada para wakil rakyat. Dari total 10 anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil III, sebanyak tujuh anggota dewan hadir mengikuti kegiatan bersama masyarakat. Sementara tiga anggota lainnya melaksanakan reses secara mandiri, yakni H. Slamet Mulyadi (Fraksi PDI Perjuangan), Abdul Jalil (Fraksi Demokrat), dan Edwin Sumarga (Fraksi PKB).
Forum reses dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari kepala desa, unsur kecamatan, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, KNPI, Karang Taruna, IPSM, hingga berbagai elemen masyarakat lainnya yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di wilayah Ciawi.
Salah satu persoalan yang paling banyak mendapat sorotan adalah kemacetan lalu lintas di kawasan Simpang Ciawi dan sekitarnya yang dinilai semakin parah akibat penerapan sistem buka tutup Jalur Puncak. Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan dampak lanjutan terhadap ruas-ruas jalan alternatif yang sebelumnya relatif lancar.
Dalam forum tersebut, salah seorang kepala desa menceritakan pengalamannya yang harus terjebak kemacetan di Jalan Tipar hingga berjam-jam. Padahal jarak tempuh yang harus dilalui hanya sekitar 400 meter, namun baru dapat dilalui sekitar pukul 21.00 WIB.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah peserta yang berharap Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kepolisian melakukan evaluasi terhadap rekayasa lalu lintas di kawasan Puncak agar tidak semakin membebani masyarakat lokal yang tidak memiliki kepentingan menuju kawasan wisata.
Menanggapi aspirasi tersebut, Plt. Camat Ciawi, Denny Kuswara, menilai persoalan kemacetan di Simpang Ciawi sudah memerlukan penanganan secara terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Untuk Simpang Ciawi perlu langkah bersama. Volume kendaraan sudah semakin tinggi, terlebih pada masa libur. Karena itu perlu kajian terhadap rekayasa lalu lintas yang saat ini dirasakan kurang efektif,” ujar Denny Kuswara.
Menurutnya, evaluasi terhadap pola rekayasa lalu lintas menjadi penting agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya mengurai kepadatan menuju kawasan wisata Puncak, tetapi juga tidak menimbulkan dampak kemacetan yang semakin parah bagi masyarakat lokal yang beraktivitas di wilayah Kecamatan Ciawi dan sekitarnya.
Selain penyampaian aspirasi secara langsung, panitia juga menyediakan barcode QR Code yang dapat dipindai peserta untuk menyampaikan usulan secara digital. Fasilitas tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan secara tertulis.
Salah satu aspirasi yang paling banyak mendapat perhatian ialah permohonan pembangunan gedung baru SMA Negeri 2 Ciawi. Dalam aspirasi yang disampaikan melalui sistem digital tersebut, masyarakat menilai daya tampung sekolah menengah atas negeri di Kecamatan Ciawi sudah tidak lagi sebanding dengan jumlah lulusan SMP setiap tahunnya.
Masyarakat menyampaikan bahwa keterbatasan daya tampung menyebabkan banyak siswa tidak memperoleh kesempatan bersekolah di SMA negeri yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut memaksa sebagian orang tua menyekolahkan anak ke luar wilayah atau memilih sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, situasi tersebut menjadi beban ekonomi bahkan berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan anak.
Melalui aspirasi tersebut, masyarakat meminta anggota DPRD Kabupaten Bogor memperjuangkan pembangunan gedung baru SMA Negeri 2 Ciawi, baik melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, maupun instansi terkait, mengingat kewenangan pembangunan SMA berada di pemerintah provinsi.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, H Wawan Haikal Kurdi, yang menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Saya akan komunikasikan,” ujarnya singkat pada pesan whatsapp.
Pernyataan tersebut disambut hangat oleh para peserta yang berharap aspirasi mengenai penambahan fasilitas pendidikan menengah negeri di Kecamatan Ciawi dapat segera direalisasikan.
Selain persoalan pendidikan dan kemacetan, sejumlah usulan lain yang disampaikan masyarakat meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan pemuda, serta berbagai kebutuhan pembangunan desa yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah Dapil III Kabupaten Bogor.
Melalui agenda reses ini, diharapkan seluruh aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pembahasan dan perjuangan para anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam penyusunan program pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. (MU)
